PENULISAN BUTIR SOAL PILIHAN GANDA ANALISIS KASUS

PENULISAN BUTIR SOAL PILIHAN GANDA ANALISIS KASUS

 

Disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Penilaian Pembelajaran PKn 2
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Sri Jutmini, M. Pd

 

 

 

Disusun Oleh :
Pipit Elya Sari

 K6410048

 

 

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2013

 

SOAL

KOMPAS – Kepolisian di beberapa wilayah Nanggroe Aceh Darussalam menemukan puluhan lembar selebaran yang berisi pernyataan kemerdekaan Aceh dari RI. Selebaran ditempel kelompok tak dikenal di berbagai lokasi keramaian umum di beberapa kota, termasuk Banda Aceh.

Komite Peralihan Aceh (KPA) membantah telah memerintahkan anggotanya untuk melanggar aturan hukum yang berlaku selama kedatangan Teungku Muhammad Hasan di Tiro di Aceh. Bantahan itu termasuk tudingan terhadap para mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka, yang diduga menempelkan selebaran itu di lokasi keramaian umum.

Kepolisian di beberapa wilayah, seperti Polres Lhokseumawe, Polres Resor Pidie, dan Komando Distrik Militer 0102 Pidie, menemukan selebaran yang berisi tulisan ”Aceh Merdeka” di beberapa lokasi, seperti gerobak nasi dan warung kopi, serta beberapa lokasi wisata. Tim antibandit Polres Lhokseumawe menemukan selebaran ini di kawasan wisata Pantai Ujong Blang dan di Jalan Merdeka Timur.

  1. Dari cuplikan berita diatas, kasus tersebut termasuk ke dalam ancaman ….
    1. Ancaman dari dalam negeri
    2. Ancaman dari dalam negeri
    3. Ancaman dari pengaruh globalisasi
    4. Gangguan dari pengaruh globalisasi
    5. Tantangan dari dalam negeri
  2. Dengan munculnya selebaran-selebaran yang berisi pernyataan kemerdekaan tentunya akan memunculkan dampak yang negatif. Berikut ini yang termasuk dampak dari munculnya selebaran-selebaran tersebut adalah …
    1. Keresahan sosial
    2. Tumbuhnya semangat kebangsaan
    3. Tumbuhnya semangat patriotisme
    4. Keresahan ekonomi
    5. Semangat kebhinekaan
  3. Manakah pernyataan yang benar mengenai kutipan diatas …
    1. Kepolisian menemukan selebaran yang berisi pernyataan kemerdekaan dan kelompok yang menyebarkan selebaran tersebut adalah anggota GAM.
    2. Kepolisisan menemukan selebaran yang berisi pernyataan kemerdekaan dan selebaran tersebut ditemukan di beberapa lokasi yang berbeda.
    3. Kepolisian menemukan selebaran yang berisi pernyataan proklamasi.
    4. Kepolisisan yang menemukan selebaran hanya ada di wilayah Banda Aceh.
    5. Kepolisian menemukan selebaran yang berisi pernyataan kemerdekaan dari negara tetangga.

 

 

 

 

 

 

 

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar penyelidikan yang dilakukan kepolisian maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI) terkait penyerangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan, Sleman, DI Yogyakarta, dilakukan secara akuntabel, transparan, dan profesional.

Rapat terbatas itu membahas sejumlah masalah keamanan dalam negeri, salah satunya kasus penyerangan Lapas Cebongan. Presiden mengaku mendukung pembentukan tim investigasi yang dilakukan TNI Angkatan Darat. Presiden juga mendukung penyelidikan yang dilakukan Polri. Kepada kedua pemimpin institusi itu, Presiden menginstruksikan agar mengusut tuntas peristiwa penyerangan Lapas Cebongan.

Seperti diberitakan, TNI AD membentuk tim investigasi setelah ditemukan indikasi keterlibatan oknum TNI AD dalam pembunuhan berencana empat tahanan di Lapas Cebongan. Mereka menyerang dengan membawa senjata api laras panjang, pistol, dan granat.

Empat tahanan yang ditembak mati ialah Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu, Adrianus Candra Galaja, Hendrik Angel Sahetapi alias Deki, dan Yohanes Juan Manbait. Mereka adalah tersangka kasus pembunuhan Sersan Satu Santosa, anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di Hugo’s Cafe.

 

 

  1. Berikut ini salah satu korban yang tewas dalam penyerangan Lapas Cebongan, kecuali …
    1. Deki
    2. Yohanes Juan Manbait
    3. Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu
    4. Adrianus Candra Galaja
    5. Diki
  2. Alasan Presiden mendukung pembentukan tim investigasi dilakukan oleh TNI-AD adalah …
    1. Karena telah ditemukan indikasi keterlibatan oknum TNI-AD dalam pembunuhan berencana empat tahanan di Lapas Cebongan.
    2. Karena hanya TNI-AD yang berwenang membentuk tim investigasi guna mengusut kasus tersebut.
    3. Karena Presiden lebih menyukai TNI-AD daripada TNI-AU.
    4. Karena TNI-AD pangkatnya lebih tinggi dibandingkan dengan Polri.
    5. Karena semua korban merupakan anggota dari TNI-AD.
  3. Pernyataan yang benar mengenai kutipan diatas adalah …
    1. Penyerangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan, Sleman, DIY, dilakukan secara akuntabel, transparan, dan profesional.
    2. Presiden meminta agar penyelidikan dilakukan secara tertutup karena kasus di Lapas Cebongan mencoreng nama kepolisian dan TNI.
    3. Presiden meminta agar penyelidikan yang dilakukan secara akuntabel, transparan, dan profesional.
    4. Penyerangan Lapas Cebongan dilakukan dengan senjata bom molotov.
    5. Penyerangan di Lapas Cebongan menewaskan sedikitnya lima tahanan.

 

 

 

 

CANBERRA,SABTU-Pemerintah Australia menyerukan kepada warganya untuk berpikir ulang pergi ke Indonesia. Karena, menurut pemerintah negeri Kanguru itu ada kemungkinan serangan teroris di Indonesia menjelang eksekusi tersangka bom Bali, Amrozi Cs awal November nanti.

“Kami menyarankan Anda untuk mempertimbangkan kembali kepentingan pergi ke Indonesia, termasuk Bali, saat ini ancaman serangan teroris sangat tinggi,” bunyi pernyataan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia dalam situsnya, Sabtu (25/10).

Juru bicara Deplu Indonesia Teuku Faizasyah mengatakan pemerintah tidak akan mencampuri peringatan Australia itu. Namun, ia menegaskan bahwa AS baru-baru ini malah mencabut peringatan bepergian ke Indonesia karena kian membaiknya situasi keamanan.

  1. Dari kutipan di atas, negara manakah yang melarang warganya untuk berkunjung ke Indonesia …
    1. AS
    2. Australia
    3. Malaysia
    4. Philipina
    5. Singapura
  2. Pernyataan berikut yang merupakan alasan Pemerintah Australia melarang warganya untuk berkunjung ke Indonesia adalah …
    1. Karena di Indonesia sering terjadi bentrok akhir-akhir ini.
    2. Karena di Indonesia terjadi kenaikan harga barang yang akan merugikan turis dari luar negeri.
    3. Karena menurut Pemerintah Australia, di Indonesia sering terjadi bencana alam sehingga dikhawatirkan akan membahayakan warganya.
    4. Karena menurut Pemerintah Australia, di Indonesia kemungkinan akan terjadi serangan teroris menjelang eksekusi tersangka bom Bali.
    5. Karena menurut Pemerintah Australia, Indonesia masih banyak hutang terhadap negara kangguru tersebut.
  3. Dibawah ini negara yang mencabut peringatan bepergian ke Indonesia adalah …
    1. AS
    2. Australia
    3. Malaysia
    4. Philipina
    5. Singapura
  4. “Kami menyarankan Anda untuk mempertimbangkan kembali kepentingan pergi ke Indonesia, termasuk Bali, saat ini ancaman serangan teroris sangat tinggi,” bunyi pernyataan di situs …
  5. Pemerintah Australia
  6. Pemerintah AS
  7. Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia
  8. Departemen Luar Negeri dan Perdagangan AS
  9. Deplu Indonesia

 

 

 

 

 

 

 

KUNCI JAWABAN

  1. A
  2. A
  3. B
  4. E
  5. A
  6. C
  7. B
  8. D
  9. A
  10. C

                                                      

RELASI HUKUM DENGAN MORAL

RELASI HUKUM DENGAN MORAL

 

Disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Politik Hukum
Dosen Pengampu : Rima Vien PH, S.H, M.H

 

 

 

 

 

Disusun Oleh :

Pipit Elya Sari

K6410048

 

 

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2013

 

Hubungan Hukum Dengan Moral

Manusia berkehendak untuk berlaku baik terhadap sesama manusia yang bermuara pada suatu pergaulan antara pribadi yang berdasarkan prinsip rasional dan moral. Oleh karena itu, kehendak yang sama mendorong orang-orang untuk membuat suatu aturan hidup bersama yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral tersebut. Hal ini dilaksanakan dengan membentuk suatu sistem norma-norma yang harus ditaati orang-orang yang termasuk suatu masyarakat tertentu. Dan sistem tersebut tidak mengikat semua orang, akan tetapi hanya mengikat suatu masyarakat tertentu yang ada disuatu daerah dengan kehendak yang sama.

Kehendak manusia untuk mengatur pergaulan secara bersama-sama melahirkan tiga macam norma sebagai berikut :

  1. Norma moral yang mewajibkan tiap-tiap orang secara batiniah,
  2. Norma-norma masyarakat atau norma sopan santun yang mengatur pergaulan secara umum,
  3. Norma-norma yang mengatur hidup bersama secara umum dengan menentukan hak dan kewajiban. Inilah yang disebut sebagai norma hukum moral.

Selain itu, perlu juga diungkapkan bahwa mengkaji hukum dan moral, maka ditemukan dalam literatur hukum khususnya didalam legal system Japanis, yaitu hukum diartikan atau diidentikkan dengan moral, yaitu law is morality. Sebagai contoh yang menganut paham ini adalah Jepang. Di Jepang, bila seorang pejabat berbuat a moral maka ia langsung mengundurkan diri sebagai pejabat. Sebab, ia tidak pantas menjadi panutan dalam masyarakat. Oleh karena itu, putusan pengadilan mengenai salah tidaknya seseorang bukan putusan akhir, melainkan dilihat dari aspek moral. Yaitu pantas atau tidaknya seseorang menjadi panutan. Seandainya saja, pejabat di negara kita seperti pejabat di Jepang saya kira bukan hal yang tidak mungkin kalau negara kita ini akan menjadi Kandang Macan Asia.

Kata moral selalu mengacu pada baik atau buruknya manusia sebagai manusia. Jadi bukan mengenai baik buruknya begitu saja. Sebagai contoh Pak Ahsan adalah seorang dosen yang buruk, buruk karena ia selalu hanya membacakan teks bukunya saja sehingga para mahasiswa mengantuk. Akan tetapi, ia sekaligus seorang manusia yang baik. Artinya, Pak Ahsan selalu membantu para mahasiswa bahwa ia jujur dan dapat dipercaya bahwa ia tidak akan mengatakan yang tidak benar dan selalu bersikap adil. Penilaian pertama tentang pak ahsan sebagai dosen bukan penilaian moral, sedangkan penilaian yang kedua bersifat moral. Begitu pula sebaliknya.

Antara hukum dan moral terdapat hubungan yang erat sekali. Ada pepatah Roma yang mengatakan “quid leges sine moribus?” (apa artinya undang-undang jika tidak disertai moralitas?). Dengan demikian hukum tidak akan berarti tanpa disertai moralitas. Oleh karena itu kualitas hukum harus selalu diukur dengan norma moral, perundang-undangan yang immoral harus diganti. Ada lima pola hubungan moral-hukum yang bisa dibagi dalam dua kerangka pemahaman.

Kerangka pemahaman pertama, moral sebagai bentuk yang mempengaruhi hukum. Moral tidak lain hanya bentuk yang memungkinkan hukum mempunyai ciri universalitas. Sebagai bentuk, moral belum mempunyai isi. Sebagai gagasan masih menantikan pewujudan. Pewujudan itu adalah rumusan hukum positif. Hubungan moral sebagai jiwa hukum ini dibagi dalam tiga pola.

  • Pertama, moral dimengerti sebagai yang menghubungkan hukum dengan ideal kehidupan sosial-politik, keadilan sosial. Upaya-upaya nyata dilakukan untuk mencapai ideal itu, tetapi sesempurna apa pun usaha itu tidak akan pernah bisa menyamai ideal itu. Bagi penganut paham hukum kodrat, ini merupakan pola hubungan hukum kodrat dan hukum positif.
  • Kedua, hanya perjalanan sejarah nyata, antara lain hukum positif yang berlaku, sanggup memberi bentuk moral dan eksistensi kolektif. Pewujudan cita-cita moral tidak hanya dipahami sebagai cakrawala yang tidak mempunyai eksistensi (kecuali dalam bentuk gagasan). Dalam pola kedua ini, pewujudan moral tidak hanya melalui tindakan moral, tetapi dalam perjuangan di tengah-tengah pertarungan kekuatan dan kekuasaan, tempat di mana dibangun realitas moral (partai politik, birokrasi, hukum, institusi-institusi, pembagian sumber-sumber ekonomi).
  • Pola ketiga adalah voluntarisme moral. Di satu pihak, hanya dalam kehidupan nyata moral bisa memiliki makna, di lain pihak, moral dimengerti juga sebagai sesuatu yang transenden yang tidak dapat direduksi ke dalam hukum dan politik. Satu-satunya cara untuk menjamin kesinambungan antara moral dan hukum atau kehidupan konkret adalah menerapkan pemahaman kehendak sebagai kehendak murni. Implikasinya akan ditatapkan pada dua pilihan yang berbeda: Di satu pihak, pilihan reformasi yang terus-menerus. Pilihan ini merupakan keprihatinan agar moral bisa diterapkan dalam kehidupan nyata, tetapi sekaligus sangsi akan keberhasilannya. Maka yang bisa dilakukan adalah melakukan reformasi terus-menerus. Di lain pihak, pilihan berupa revolusi puritan. Dalam revolusi puritan, misalnya Taliban di Afganistan, ada kehendak moral yang yakin bahwa penerapan tuntutan moral itu bisa dilakukan dengan memaksakannya kepada semua anggota masyarakat. Kecenderungannya ialah menggunakan metode otoriter.

Kerangka pemahaman kedua menempatkan moral sebagai sesuatu yang di luar politik dan tidak dapat direduksi menjadi politik. Moral dilihat sebagai suatu bentuk kekuatan yang tidak dapat dihubungkan langsung dengan sejarah atau politik kecuali dengan melihat perbedaannya. Dalam kelompok ini ada dua pola hubungan antara moral dan hukum.

  • Dalam pola keempat, moral tampak sebagai di luar politik. Dimensi moral menjadi semacam penilaian yang diungkapkan dari luar, sebagai ungkapan dari suatu kewibawaan tertentu. Tetapi, kewibawaan ini bukan merupakan kekuatan yang efektif, karena tidak memiliki organ atau jalur langsung untuk menentukan hukum. Pola hubungan ini mirip dengan posisi kenabian. Nabi dimengerti sebagai orang yang mengetahui apa yang akan terjadi dan apa yang sedang berlangsung, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa karena ada di luar permainan politik. Tetapi, nabi memiliki kewibawaan tertentu. Dalam perspektif ini, hubungan antara moral dan hukum atau politik biasanya bersifat konfliktual. Dalam rezim ini ada pemisahan antara masalah agama dan masalah politik.
  • Dalam pola kelima, politik dikaitkan dengan campur tangan suatu kekuatan dalam sejarah. Kekuatan ini adalah tindakan kolektif yang berhasil melandaskan diri pada mesin institusional. Moral dianggap sebagai salah satu dimensi sejarah, sebagai etika konkret bukan hanya bentuk dari tindakan. Dengan demikian moral berbagi lahan dengan politik. Di satu pihak, moral hanya bisa dipahami melalui praktik politik. Melalui politik itu moral menjadi efektif: melalui hukum, lembaga-lembaga negara, upaya-upaya dalam masalah kesejahteraan umum. Tetapi, moral tetap tidak bisa direduksi ke dalam politik. Di lain pihak, politik mengakali moral. Sampai pada titik tertentu, politik (dalam arti ambil bagian dalam permainan kekuatan) hanya mempermainkan moral karena politik hanya menggunakan moral untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa memang ada hubungan antara hukum dengan moral. Dan hubungan yang ada adalah sangat erat. Karena pelaksanaan moral mempengaruhi hukum dan sebaliknya pelaksanaan hukum juga mempengaruhi moral. Meskipun pada dasarnya moral tidak bisa direduksi ke dalam politik, dimana hukum dan politik tidak bisa dipisahkan juga.

 

 

 

 

Sumber :

Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. 2006. Filsafat Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

http://www.scribd.com/doc/46875413/Antara-Hukum-Dan-Moral-Terdapat-Hubungan-Yang-Erat-Sekali

http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2011/03/pola-hubungan-hukum-dengan-moral.html

analisis kd ke indikator

Mata Pelajaran            : Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas/Semester            : X / 1

Standar Kompetensi   :

1.  Memahami hakikat bangsa dan Negara  Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kompetensi Dasar       :

1.1  Mendeskripsikan hakikat bangsa dan unsur-unsur terbentuknya negara.

1.2  Mendeskripsikan hakikat negara dan bentuk-bentuk kenegaraan.

1.3  Menjelaskan pengertian, fungsi dan tujuan NKRI.

1.4  Menunjukkan semangat kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

 

  1. A.    Analisis Taksonomi Bloom
    1. KD : 1.1 Mendeskripsikan hakikat bangsa dan unsur-unsur terbentuknya negara.

Indikator : Mendeskripsikan kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

Kata kerja dari KD diatas yaitu mendeskripsikan, menurut taksonomi Bloom mendeskripsikan masuk kedalam Taksonomi Kognitif dan termasuk C1, sehingga pemaknaan isi taksonomi indikator-nya paling tinggi atau harus setingkat dengan C1. Berikut adalah penjabaran Taksonomi Kognitif menurut Bloom :

  • C1 (mengingat) = menyebutkan, mengidentifikasi, menunjukkan, mendefinisikan, mencatat, memilih, menyatakan, dll.
  • C2 (memahami) = membedakan, menerangkan, mengemukakan, memberi contoh, menafsirkan, menulis kembali, menjabarkan, dll.
  • C3 (menerapkan) = menghasilkan, memproduksi, menyelesaikan, menggunakan, mengelola, menggeneralisasikan, menjelaskan, dll.
  • C4 (menganalisis) = mengategorikan, mengelompokkan, membedakan, merinci, memilih, membandingkan, mendiversivikasikan, dll.
  • C5 (menilai) = menghargai, mempertimbangkan, mengkritik, mempertahankan, memisahkan, memutuskan, memperjelas, dll.
  • C6 (menciptakan) = mengkonstruksikan, mendesain, mengembangkan, membuat hipotesis, memproduksi, membuat, dll.

 

Dari penjabaran KD ke indikator diatas, kata kerja yang dipakai adalah sama yakni mendeskripsikan. Sehingga penjabaran tersebut adalah logis karena tidak melebihi tingkatan dari KD yang kata kerjanya termasuk C1. Selain itu indikator dengan kata kerja mendeskripsikan yang termasuk dalam kompetensi mengingat sudah sangat spesifik dan kemampuan tersebut bisa langsung diterapkan tanpa harus melalui langkah-langkah menguasai kompetensi lainnya. Kompetensi tersebut tepat jika diletakkan pada urutan pertama dalam KD tersebut, karena menurut taksonomi Bloom, indikator tersebut tidak melampaui atau tidak lebih tinggi dari KD yang ditetapkan, sehingga menurut saya untuk indikator dengan mendeskripsikan tersebut telah sesuai dengan taksonomi Bloom.

  1. KD : 1.1 Mendeskripsikan hakikat bangsa dan unsur-unsur terbentuknya negara.

Indikator : Menguraikan  pengertian bangsa dan unsur terbentuknya bangsa.

Kata kerja dari KD diatas yaitu mendeskripsikan, menurut taksonomi Bloom mendeskripsikan masuk kedalam Taksonomi Kognitif dan termasuk C1, sehingga pemaknaan isi taksonomi indikator-nya paling tinggi atau harus setingkat dengan C1. Dari penjabaran KD ke indikator diatas, kata kerja dalam indikator adalah menguraikan. Dalam Taksonomi Bloom, menguraikan masuk ke C2. Berdasarkan uraian tersebut, maka penjabaran KD ke indikator diatas adalah tidak logis. Karena kata kerja yang dipakai dalam indikator melebihi tingkatan kata kerja dalam KD. Indikator dengan kata kerja menguraikan yang termasuk dalam kompetensi memahami adalah tingakatn yang lebih lanjut daripada mendeskripsikan yang hanya dalam kompetensi mengingat. Jadi, penjabaran diatas adalah tidak logis.

  1. KD : 1.1 Mendeskripsikan hakikat bangsa dan unsur-unsur terbentuknya negara.

Indikator : Menganalisis  pengertian negara dan unsur  terbentuknya negara.

Kata kerja dari KD diatas yaitu mendeskripsikan, menurut taksonomi Bloom mendeskripsikan masuk kedalam Taksonomi Kognitif dan termasuk C1, sehingga pemaknaan isi taksonomi indikator-nya paling tinggi atau harus setingkat dengan C1. Dari penjabaran KD ke indikator diatas, kata kerja dalam indikator adalah menganalisis. Dalam Taksonomi Bloom, menganalisis masuk ke C4. Berdasarkan uraian tersebut, maka penjabaran KD ke indikator diatas adalah tidak logis. Karena kata kerja yang dipakai dalam indikator melebihi tingkatan kata kerja yang terdapat di dalam KD. Indikator dengan kata kerja menganalisis termasuk dalam C4 kompetensi menganalisis adalah tingkatan yang lebih lanjut dari kompetensi mendeskripsi, memahami dan menerapkan. Jadi, penjabaran diatas adalah tidak logis.

  1. KD : 1.2 Mendeskripsikan hakikat negara dan bentuk-bentuk kenegaraan.

Indikator : Menganalisis  pengertian Negara.

Kata kerja dari KD diatas yaitu mendeskripsikan, menurut taksonomi Bloom mendeskripsikan masuk kedalam Taksonomi Kognitif dan termasuk C1, sehingga pemaknaan isi taksonomi indikator-nya paling tinggi atau harus setingkat dengan C1. Dari penjabaran KD ke indikator diatas, kata kerja dalam indikator adalah menganalisis. Dalam Taksonomi Bloom, menganalisis masuk ke C4. Berdasarkan uraian tersebut, maka penjabaran KD ke indikator diatas adalah tidak logis. Karena kata kerja yang dipakai dalam indikator melebihi tingkatan kata kerja yang terdapat di dalam KD. Indikator dengan kata kerja menganalisis termasuk dalam C4 kompetensi menganalisis adalah tingkatan yang lebih lanjut dari kompetensi mendeskripsi, memahami dan menerapkan. Jadi, penjabaran diatas adalah tidak logis. Seharusnya, indikator pertama dalam penjabaran KD dengan kata kerja mendeskripsikan yang termasuk kompetensi mengingat menggunakan kata kerja yang termasuk kedalam kompetensi mengingat.

  1. KD : 1.2 Mendeskripsikan hakikat negara dan bentuk-bentuk kenegaraan.

 Indikator : Mendeskripsikan asal mula terjadinya negara.

Kata kerja dari KD diatas yaitu mendeskripsikan, menurut taksonomi Bloom mendeskripsikan masuk kedalam Taksonomi Kognitif dan termasuk C1, sehingga pemaknaan isi taksonomi indikator-nya paling tinggi atau harus setingkat dengan C1. Dari penjabaran KD ke indikator diatas, kata kerja dalam indikator adalah mendeskripsikan. Berdasarkan uraian tersebut, penjabaran KD ke indikator adalah logis. Karena kata kerja indikator yang dipakai adalah sama sehingga tidak melebihi tingkatan dari KD.

  1. KD : 1.2 Mendeskripsikan hakikat negara dan bentuk-bentuk kenegaraan.

 Indikator : Menguraikan pentingnya pengakuan oleh negara lain bagi suatu negara.

Kata kerja dari KD diatas yaitu mendeskripsikan, menurut taksonomi Bloom mendeskripsikan masuk kedalam Taksonomi Kognitif dan termasuk C1, sehingga pemaknaan isi taksonomi indikator-nya paling tinggi atau harus setingkat dengan C1. Dari penjabaran KD ke indikator diatas, kata kerja dalam indikator adalah menguraikan. Dalam Taksonomi Bloom, menguraikan masuk ke C2 dalam kompetensi memahami. Berdasarkan uraian tersebut, maka penjabaran KD ke indikator adalah tidak logis. Karena kata kerja indikator melebihi tingkatan dari KD. Indikator diatas adalah tingkatan yang lebih lanjut dari kompetensi mengingat (C1), sehingga apabila kata kerja yang dipakai adalah menguraikan maka menjadi tidak logis kompetensinya.

  1. KD : 1.2 Mendeskripsikan hakikat negara dan bentuk-bentuk kenegaraan.

 Indikator : Membandingkan bentuk-bentuk kenegaraan.

Kata kerja dari KD diatas yaitu mendeskripsikan, menurut taksonomi Bloom mendeskripsikan masuk kedalam Taksonomi Kognitif dan termasuk C1, sehingga pemaknaan isi taksonomi indikator-nya paling tinggi atau harus setingkat dengan C1. Dari penjabaran KD ke indikator diatas, kata kerja dalam indikator adalah membandingkan. Dalam Taksonomi Bloom, membandingkan termasuk dalam C4 dengan kompetensi menganalisis. Berdasarkan uraian tersebut, maka penjabaran KD ke indikator adalah tidak logis karena kata kerja indikator melebihi tingkatan kata kerja KD.

  1. KD : 1.3 Menjelaskan pengertian, fungsi dan tujuan NKRI.

Indikator : Menguraikan pengertian dan fungsi negara.

Kata kerja dari KD diatas yaitu menjelaskan, menurut taksonomi Bloom menjelaskan masuk kedalam Taksonomi Kognitif dan termasuk C1, sehingga pemaknaan isi taksonomi indikator-nya paling tinggi atau harus setingkat dengan C1. Dari penjabaran KD ke indikator diatas, kata kerja dalam indikator adalah menguraikan. Dalam Taksonomi Bloom, menguraikan masuk ke C2 dengan kompetensi memahami. Berdasarkan uraian tersebut, maka penjabaran KD ke indikator diatas adalah tidak logis. Karena kata kerja dalam indikator melebihi tingkatan dalam KD.

  1. KD : 1.3 Menjelaskan pengertian, fungsi dan tujuan NKRI.

 Indikator : Membandingkan berbagai teori tentang fungsi dan tujuan Negara.

Kata kerja dari KD diatas yaitu menjelaskan, menurut taksonomi Bloom menjelaskan masuk kedalam Taksonomi Kognitif dan termasuk C1, sehingga pemaknaan isi taksonomi indikator-nya paling tinggi atau harus setingkat dengan C1. Dari penjabaran KD ke indikator diatas, kata kerja dalam indikator adalah membandingkan. Dalam Taksonomi Bloom, membandingkan masuk ke C4 dengan kompetensi menganalisis. Berdasarkan uraian tersebut, maka penjabaran KD ke indikator diatas adalah tidak logis. Karena kata kerja dalam indikator melebihi tingkatan dalam KD.

  1. KD : 1.3 Menjelaskan pengertian, fungsi dan tujuan NKRI.

 Indikator : Mendeskripsikan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata kerja dari KD diatas yaitu menjelaskan, menurut taksonomi Bloom menjelaskan masuk kedalam Taksonomi Kognitif dan termasuk C1, sehingga pemaknaan isi taksonomi indikator-nya paling tinggi atau harus setingkat dengan C1. Dari penjabaran KD ke indikator diatas, kata kerja dalam indikator adalah mendeskripsikan. Dalam Taksonomi Bloom, mendeskripsikan termasuk C1 dengan kompetensi mengingat. Berdasarkan uraian tersebut, maka penjabaran KD ke indikator adalah logis. Karena kata kerja yang dipakai dalam indikator tidak melebihi KD, bahkan berada dalam satu kompetensi yaitu kompetensi mengingat.

  1. KD : 1.4 Menunjukkan semangat kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Indikator : Mendeskripsikan makna semangat kebangsaan.

Kata kerja dari KD diatas adalah menunjukkan, menurut Taksonomi Bloom menunjukkan masuk kedalam Taksonomi Kognitif dan termasuk C1, sehingga pemaknaan isi taksonomi indikator-nya paling tinggi atau harus setingkat dengan C1. Dari penjabaran KD ke indikator diatas, kata kerja dalam indikator adalah mendeskripsikan. Dalam Taksonomi Bloom, mendeskripsikan masuk ke C1 dengan kompetensi mengingat. Berdasarkan uraian tersebut, maka penjabaran KD ke indikator adalah logis. Karena kata kerja indikator yang dipakai tidak melebihi KD dan berada dalam satu kompetensi yang sama yakni kompetensi mengingat.

  1. KD : 1.4 Menunjukkan semangat kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

 Indikator : Menguraikan macam-macam perwujudan nasionalisme dalam kehidupan.

Kata kerja dari KD diatas adalah menunjukkan, menurut Taksonomi Bloom menunjukkan masuk kedalam Taksonomi Kognitif dan termasuk C1, sehingga pemaknaan isi taksonomi indikator-nya paling tinggi atau harus setingkat dengan C1. Dari penjabaran KD ke indikator diatas, kata kerja dalam indikator adalah menguraiakn. Dalam Taksonomi Bloom, menguraikan masuk ke C2 dengan kompetensi memahami. Berdasarkan uraian tersebut, maka penjabaran KD ke indikator diatas adalah tidak logis. Karena kata kerja indikator melebihi tingkatan KD yang hanya dalam kompetensi mengingat.

  1. KD : 1.4 Menunjukkan semangat kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

 Indikator : Menunjukkan contoh perilaku yang sesuai dengan semangat kebangsaan.

Kata kerja dari KD diatas adalah menunjukkan, menurut Taksonomi Bloom menunjukkan masuk kedalam Taksonomi Kognitif dan termasuk C1, sehingga pemaknaan isi taksonomi indikator-nya paling tinggi atau harus setingkat dengan C1. Dari penjabaran KD ke indikator diatas, kata kerja dalam indikator adalah menunjukkan. Dalam taksonomi Bloom, menunjukkan termasuk dalam C1 dengan kompetensi mengingat.berdasarkan uraian tersebut, maka penjabaran KD ke indikator adalah logis karena kata kerja yang dipakai berada dalam satu tingkatan dengan kompetensi mengingat.

  1. KD : 1.4 Menunjukkan semangat kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

 Indikator : Menunjukkan sikap positif terhadap patriotisme Indonesia.

Kata kerja dari KD diatas adalah menunjukkan, menurut Taksonomi Bloom menunjukkan masuk kedalam Taksonomi Kognitif dan termasuk C1, sehingga pemaknaan isi taksonomi indikator-nya paling tinggi atau harus setingkat dengan C1. Dari penjabaran KD ke indikator diatas, kata kerja dalam indikator adalah menunjukkan. Dalam taksonomi Bloom, menunjukkan termasuk dalam C1 dengan kompetensi mengingat.berdasarkan uraian tersebut, maka penjabaran KD ke indikator adalah logis karena kata kerja yang dipakai berada dalam satu tingkatan dengan kompetensi mengingat.

 

 

 

 

  1. Analisis dari prespektif Standar Isi (Materi Pelajaran)
    1. KD : 1.1 Mendeskripsikan  hakikat bangsa dan unsur-unsur terbentuknya negara.

Indikator : Mendeskripsikan kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

Apabila dilihat dari perspektif materi pelajaran, menurut saya materi yang terdapat dalam  indikator ini yakni “mendeskripsikan kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial” kurang sesuai dengan KD-nya. Dalam KD terdapat kompetensi “Mendeskripsikan hakikat bangsa dan unsur-unsur terbentuknya negara”, namun dalam indikator justru materi yang disampaiakan adalah kedudukan manusia. Materi kedudukan manusia ini kurang sesuai karena apabila disampaikan akan menjadi melebar materinya. Sebaiknya materi yang diberikan adalah pengertian hakikat bangsa atau unsur-unsur terbentuknya negara.

  1. KD : 1.1 Mendeskripsikan  hakikat bangsa dan  unsur-unsur terbentuknya negara.

Indikator : Menguraikan  pengertian bangsa dan unsur terbentuknya bangsa.

Berdasarkan  penjabaran KD ke indikator diatas, menurut saya materi pelajaran yang akan disampaikan sudah sesuai. Karena dalam KD terdapat kompetensi “Mendeskripsikan  hakikat bangsa dan  unsur-unsur terbentuknya negara”, jadi materi dalam indikator harus mencakup pengertian bangsa dan unsur-unsur terbentuknya bangsa. Akan lebih baik apabila indikator ini dijadikan indikator yang pertama, karena pengertian bangsa dan unsur terbentuknya bangsa adalah materi awal yang menjadi dasar materi selanjutnya.

  1. KD : 1.1 Mendeskripsikan hakikat bangsa dan unsur-unsur terbentuknya negara.

Indikator : Menganalisis  pengertian negara dan unsur  terbentuknya negara.

Menurut saya, penjabaran KD ke indikator diatas apabila dilihat dari materi pelajarannya tidak sesuai atau lebih tepatnya tidak diperlukan. Karena materi “pengertian negara dan unsur  terbentuknya negara” sudah tercantum pada indikator yang sebelumnya. Jadi akan lebih baik apabila materi dalam indikator yang ketiga ini diganti dengan materi yang lebih rinci dari KD yang diharapkan.

  1. KD : 1.2 Mendeskripsikan hakikat negara dan bentuk-bentuk kenegaraan.

Indikator : Menganalisis  pengertian Negara.

Apabila dilihat dari isi materinya, penjabaran KD ke indikator diatas sudah sesuai. Karena dalam KD terdapat kompetensi “mendeskripsikan hakikat negara dan bentuk-bentuk kenegaraan”, memang sangat tepat apabila dijelaskan materi pengertian negara sebagai materi pembuka. Dengan materi tersebut maka siswa akan mendapat bekal untuk dapat mengaitkan materi selanjutnya.

  1. KD : 1.2 Mendeskripsikan hakikat negara dan bentuk-bentuk kenegaraan.

 Indikator : Mendeskripsikan asal mula terjadinya negara.

Menurut saya, penjabaran KD ke indikator diatas kurang sesuai. Karena dalam KD terdapat kompetensi “mendeskripsikan hakikat negara dan bentuk-bentuk kenegaraan”, apabila dalam indikator terdapat materi asal mula terjadinya negara maka materi yang akan disampaikan nanti akan menjadi melebar dan bertele-tele sehingga akan menghabiskan waktu. Dan bisa terjadi kemungkinan kompetensi dari KD yang diharapkan tidak tercapai.

  1. KD : 1.2 Mendeskripsikan hakikat negara dan bentuk-bentuk kenegaraan.

 Indikator : Menguraikan pentingnya pengakuan oleh negara lain bagi suatu negara.

Apabial dilihat dari isi materi pelajarannya, menurut saya indikator diatas sudah sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dalam KD. Dalam KD terdapat kompetensi “mendeskripsikan hakikat negara dan bentuk-bentuk kenegaraan”, jadi materi pentingnya pengakuan oleh negara lain bagi suatu negara juga perlu diberikan. Karena terdapat teori bahwa pengakuan dari negara lain juga merupakan unsur dalam pembentukan suatu negara.

 

 

  1. KD : 1.2 Mendeskripsikan hakikat negara dan bentuk-bentuk kenegaraan.

            Indikator : Membandingkan bentuk-bentuk kenegaraan.

Menurut saya, penjabaran KD ke indikator diatas sudah sesuai. Karena dalam KD terdapat kompetensi “mendeskripsikan hakikat negara dan bentuk-bentuk kenegaraan”, jadi apabila dalam indikator yang keempat ini terdapat materi bentuk-bentuk kenegaraan memang sudah tepat dan runtut. Karena dalam indikator yang sebelumnya sudah dijelaskan mengenai hakikat negara maupun pentingnya pengakuan dari negara lain, jadi untuk memenuhi apa yang diharapkan dari KD, dalam indikator ini memang harus menjelaskan bentuk-bentuk kenegaraan.

  1. KD : 1.3 Menjelaskan pengertian, fungsi dan tujuan NKRI.

Indikator : Menguraikan pengertian dan fungsi negara.

Apabila dilihat dari isi materi pelajarannya, menurut saya indikator pertama dalam KD yang ketiga ini sudah sesuai. Karena dalam KD terdapat kompetensi “menjelaskan pengertian, fungsi dan tujuan NKRI”, jadi memang sudah tepat apabila materi yang diberikan adalah pengertian dan fungsi negara. Materi ini memang sudah tepat ditempatkan dalam indikator yang pertama, karena dengan materi ini siswa mempunyai bekal untuk melanjutkan ke materi selanjutnya.

  1. KD : 1.3 Menjelaskan pengertian, fungsi dan tujuan NKRI.

 Indikator : Membandingkan berbagai teori tentang fungsi dan tujuan Negara.

Menurut saya, materi dalam inidikator diatas sudah sesuai dengan kompetensi dari KD yang diharapkan. Dalam indikator sebelumnya, sudah dijelaskan mengenai pengertian dan fungsi negara, maka akan menjadi lebih pas apabila dalam indikator ini dijelaskan mengenai teori fungsi dan tujuan negara. Karena dalam indikator ini merupakan materi yang lebih lanjut mengenai pengertian, fungsi dan tujuan NKRI.

 

 

  1. KD : 1.3 Menjelaskan pengertian, fungsi dan tujuan NKRI.

      Indikator : Mendeskripsikan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Apabila dilihat dari isi materi pelajarannya, menurut saya materi dalam indikator ini sudah sesuai. Dengan ditempatkannya indikator terakhir dalam KD diatas memang akan menutup kompetensi KD yang diharapkan. Karena pada indikator-indikator sebelumnya sudah dijelaskan mengenai pengertian dan fungsi, jadi memang sudah tepat dalam indikator ini apabila diberikan materi tujuan NKRI.

  1. KD : 1.4 Menunjukkan semangat kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Indikator : Mendeskripsikan makna semangat kebangsaan.

Apabila dilihat dari isi materi pelajarannya, menurut saya penjabaran KD ke indikator diatas sudah sesuai. Dalam KD terdapat komptensi “menunjukkan semangat kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”, jadi memang sudah tepat apabila dalam indikator yang pertama ini materinya makna semangat kebangsaan. Pemilihan materi dan penempatannya sudah tepat dalam penjabarannya.

  1. KD : 1.4 Menunjukkan semangat kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme          dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

      Indikator : Menguraikan macam-macam perwujudan nasionalisme dalam kehidupan.

Apabila dilihat dari isi materi pelajarannya, menurut saya penjabaran KD ke indikator diatas sudah sesuai. Dalam KD terdapat kompetensi “menunjukkan semangat kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”, materi semangat kebangsaan sudah dibahas dalam indikator yang pertama, jadi memang sudah tepat apabila dalam indikator yang kedua ini menjelaskan mengenai kompetensi yang akan dicapai selanjutnya yaitu nasionalisme.

 

  1. KD : 1.4 Menunjukkan semangat kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

       Indikator : Menunjukkan contoh perilaku yang sesuai dengan semangat kebangsaan.

Apabila dilihat dari materi pelajarannya, penjabaran KD ke indikator diatas sudah sesuai, karena dalam KD terdapat kompetensi semangat kebangsaan dan dalam indikator yang pertama sudah dijelaskan apa itu makna dari semangat kebangsaan. Jadi, memang sudah tepat apabila dalam indikator ini diberikan contoh perilaku yang sesuai dengan semangat kebangsaan.

  1. KD : 1.4 Menunjukkan semangat kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

      Indikator : Menunjukkan sikap positif terhadap patriotisme Indonesia.

Apabila dilihat dari isi materi pelajarannya, menurut saya penjabaran KD ke indikator diatas sudah sesuai. Karena dalam KD terdapat kompetensi patriotisme, dengan diberikan materi sikap positif terhadap patriotisme Indonesia saya rasa memang sudah tepat untuk memenuhi kompetensi dari KD yang diharapkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS SK DAN KD PKN SMA KELAS X SEMESTER 2

ANALISIS SK DAN KD PKN SMA KELAS X SEMESTER 2

 

Disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Kajian Kurikulum Bahan Ajar PKN
Dosen Pengampu : Drs. Machmud AR, S.H, M.Si

 

 

 

Disusun Oleh :
Pipit Elya Sari

 K6410048

 

 

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2013

 

 

Mata Pelajaran            : Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas/Semester            : X / 2

Standar Kompetensi   : 4. Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusi.

Kompetensi Dasar       : 4.1 Mendeskripsikan hubungan dasar negara dengan konstitusi.

4.2 Menganalisis substansi konstitusi negara.

4.3 Menganalisis kedudukan pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.4 Menunjukkan sikap positif terhadap konstitusi negara.

 

Analisis

Kata kerja dari SK diatas yaitu menganalisis, menurut taksonomi Bloom menganalisis masuk kedalam Taksonomi Kognitif dan termasuk C4, sehingga pemaknaan isi taksonomi KD-nya paling tinggi atau harus setingkat dengan C4. Berikut adalah penjabaran Taksonomi Kognitif menurut Bloom :

  • C1 (mengingat) = menyebutkan, mengidentifikasi, menunjukkan, mendefinisikan, mencatat, memilih, menyatakan, dll.
  • C2 (memahami) = membedakan, menerangkan, mengemukakan, memberi contoh, menafsirkan, menulis kembali, menjabarkan, dll.
  • C3 (menerapkan) = menghasilkan, memproduksi, menyelesaikan, menggunakan, mengelola, menggeneralisasikan, menjelaskan, dll.
  • C4 (menganalisis) = mengategorikan, mengelompokkan, membedakan, merinci, memilih, membandingkan, mendiversivikasikan, dll.
  • C5 (menilai) = menghargai, mempertimbangkan, mengkritik, mempertahankan, memisahkan, memutuskan, memperjelas, dll.
  • C6 (menciptakan) = mengkonstruksikan, mendesain, mengembangkan, membuat hipotesis, memproduksi, membuat, dll.

Dari SK tersebut terdapat empat KD dengan kata kerja : mendeskripsikan, menganalisis dan menunjukkan. Mendeskripsikan dan menunjukkan  menurut taksonomi Bloom termasuk C1, sedangkan menganalisis termasuk C4. Sehingga berdasarkan uraian tersebut kata kerja dari SK dan KD tidak ada tingkat yang melebihi C4. Dan dapat diambil kesimpulan bahwa kata kerja operasional dari SK ke KD diatas adalah logis.

Mekanisme kajian memiliki urutan sebagai berikut:

Ruang Lingkup – Standar Kompetensi atau Kompetensi Inti – Kompetensi Dasar – Indikator – (Materi) – Penilaian.

Artinya satu Ruang Lingkup diperinci menjadi minimal 2 Standar Kompetensi atau Kompetensi Inti. Dan Satu Kompetensi Inti dijabarkan atau diukur dengan minimal  2 Kompetensi Dasar. Dari SK “Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusi” dijabarkan menjadi empat KD, yang berarti telah memenuhi syarat minimal. Karena penjabaran SK minimal ada dua KD.

KD yang pertama yaitu : “Mendeskripsikan hubungan dasar negara dengan konstitusi”. Dari kata kerja SK “menganalisis” yang masuk C4 kemudian dijabarkan kedalam  KD dengan kata kerja “mendeskripsikan” yang merupakan bagian C1 maka penjabaran tersebut tidak salah dan logis karena penjabaran oleh KD tidak melebihi tingkatan kata kerja SK yaitu C4. Apabila dilihat dari kesesuaian SK dengan KD yang pertama ini maka terdapat kesesuaian. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : dalam SK “Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusi”, tentunya sebelum menganalisis siswa terlebih dahulu harus bisa mendeskripsikan apa dasar negara Indonesia dan apa konstitusi yang dipakai Indonesia. Setelah siswa mengerti apa yang dimaksud dengan keduanya, kemudian siswa dituntut untuk bisa mendeskripsikan apa hubungan diantara keduanya. Jadi, memang terdapat kesesuaian antara SK dengan KD yang pertama ini. Mengenai materi dari KD “Mendeskripsikan hubungan dasar negara dengan konstitusi”, bisa diberikan materi pengertian dasar negara menurut berbagai ahli yang kemudian diringkas atau disimpulkan dan diberikan materi pengertian konstitusi dari berbagai macam bahasa dan ahli yang kemudian diringkas atau disimpulkan menjadi bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa. Setelah menjelaskan pengertian dari dasar negara dan konstitusi, kemudian diberikan materi hubungan atau kaitan antara dasar negara dengan konstitusi.

KD yang kedua yaitu : “Menganalisis substansi konstitusi negara”. Dari kata kerja SK “menganalisis” yang masuk C4 kemudan dijabarkan kedalam KD dengan kata kerja “menganalisis” juga maka penjabaran tersebut tidak salah dan merupakan penjabaran yang logis karena tidak melebihi tingkatan diatas C4. Sehingga seseorang bisa mempunyai kompetensi menganalisis apabila mempunyai kompetensi mengingat (C1), memahami (C2),  menerapkan (C3) terlebih dahulu, sehingga jumlah KD harusnya minimal ada 4. Apabila dilihat dari kesesuaian SK dengan KD yang kedua ini maka terdapat kesesuaian. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : dalam KD yang sebelumnya yaitu KD “Mendeskripsikan hubungan dasar negara dengan konstitusi”, siswa telah dituntut untuk bisa menjelaskan apa itu dasar negara dan apa itu konstitusi yang kemudian dicari apa hubungan diantara keduanya. Dan dalam KD yang kedua ini siswa dituntut untuk melangkah lebih maju lagi dalam berfikir yaitu menganalisis substansi konstitusi negara. Sehingga KD yang kedua ini terdapat kesesuaian dengan KD yang pertama, karena pada KD yang pertama siswa dituntut untuk menjelaskan apa itu konstitusi negara dan pada KD ini siswa dituntut untuk menganalisis apa saja yang termasuk dalam isi konstitusi negara. Jadi, memang terdapat kesesuaian antara SK dengan KD yang kedua ini dan KD yang kedua dengan KD yang pertama. Mengenai materi dari KD “Menganalisis substansi konstitusi negara”, bisa diberikan materi ketentuan-ketentuan konstitusi negara menurut para ahli, hal-hal yang dimuat dalam konstitusi negara dan periode berlakunya konstitusi negara Indonesia dari Proklamasi sampai sekarang.

KD yang ketiga yaitu : “Menganalisis kedudukan pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dari kata kerja SK “menganalisis” yang masuk C4 kemudan dijabarkan kedalam KD dengan kata kerja “menganalisis” juga maka penjabaran tersebut tidak salah dan merupakan penjabaran yang logis karena tidak melebihi tingkatan diatas C4. Sehingga seseorang bisa mempunyai kompetensi menganalisis apabila mempunyai kompetensi mengingat (C1), memahami (C2),  menerapkan (C3) terlebih dahulu, sehingga jumlah KD harusnya minimal ada 4. Apabila dilihat dari kesesuaian SK dengan KD yang ketiga ini terdapat kesesuaian. Hal ini bisa dijelaskan sebagai berikut : dalam KD yang sebelumnya yaitu KD “Menganalisis substansi konstitusi negara”, siswa telah dituntut untuk bisa menganalisis apa-apa saja yang masuk kedalam konstitusi dari suatu negara. Kemudian pada KD yang ketiga ini yang merupakan penjabaran selanjutnya dari KD yang sebelumnya, siswa dituntut untuk bisa menganalisis kedudukan pembukaan UUD 1945 dari NKRI. Karena pada materi sebelumnya yang terdapat dalam KD yang kedua telah dijelaskan bahwa konstitusi negara adalah UUD 1945. Sehingga dalam KD yang ketiga ini siswa dituntut untuk bisa menganalisis bagaimana kedudukan Pembukaan UUD 1945. Jadi, terdapat kesesuaian antara SK dengan KD yang ketiga ini dan juga KD yang kedua maupun yang pertama. Mengenai materi dari KD “Menganalisis kedudukan pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia” ini bisa diberikan materi bagian-bagian apa saja yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dan kedudukan-kedudukan Pembukaan UUD 1945 dari berbagai sudut pandang.

KD yang keempat yaitu : “Menunjukkan sikap positif terhadap konstitusi negara”. Dari kata kerja SK “menganalisis” yang masuk C4 kemudian dijabarkan kedalam  KD dengan kata kerja “menunjukkan” yang merupakan bagian C1 maka penjabaran tersebut tidak salah dan logis karena penjabaran oleh KD tidak melebihi tingkatan kata kerja SK yaitu C4. Apabila dilihat dari kesesuaian SK dengan KD yang keempat ini terdapat kesesuaian. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : dalam KD sebelumnya yaitu KD “Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia”, siswa telah dituntut untuk dapat menganalisis bagaimana kedudukan Pembukaan UUD 1945 yang merupakan konstitusi negara Indonesia. Setelah siswa dapat menganalisis bagaimana kedudukan Pembukaan UUD 1945, maka dalam  KD terakhir ini siswa dituntut untuk dapat menunjukkan sikap positif terhadap konstitusi negara yaitu Pembukaan UUD 1945. Jadi, terdapat kesesuaian antara SK dengan KD yang keempat ini dan juga dengan KD yang sebelumnya yaitu KD yang pertama, kedua dan ketiga. Mengenai materi dari KD “Menunjukkan sikap positif terhadap konstitusi negara” ini bisa diberikan materi pentingnya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, deskripsi perilaku konstitusional dan memberikan contoh perilaku konstitusional maupun inkonstitusional.

 

 

 

 

            

ANOTASI BIBLIOGRAFI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

ANOTASI BIBLIOGRAFI

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh :

Pipit Elya Sari               (K6410048)

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

                                                                         2011  

 

ANOTASI 1

Kutipan

Multicultural education is the process of planting a way of life respect, sincere, and tolerant of diversity of cultures living in the middle of the plural society.

Sunber

http://asefamani.wordpress.com/2008/09/16/pendidikan-multikultural/

Komentar

Pendidikan multikultural adalah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural.

Jadi, pendidikan multikultural menitikberatkan pada sikap hidup yang menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Tidak adahal-hal semacam tekanan, dominasi, diskriminasi, saling mencemooh, dan lain-lain, yang ada kemudian adalah hidup berdampingan secara harmonis, saling toleransi, menghormati, pengertian, dan sebagainya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOTASI 2

Kutipan

Multicultural  education  is a concept or idea as a set of beliefs (sets of believe) and explanations  that recognize and assess the importance of cultural diversity and ethnicity in shaping the  lifestyle, social experiences, personal identity and educational opportunities  of individuals, groups and State

Sumber

James A. Bank, 2001: 28

 

Komentar

Pendidikan multikultural adalah konsep atau ide sebagai suatu rangkaian kepercayaan (set of believe) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi dan kesempatan-kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun Negara

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan multicultural berperan dalam membentuk suatu identitas yang di miliki sesesorang. Selain itu , pendidikan multicultural memberikan kesempatan kepada seorang warga Negara yang berbeda ras, suku , agama , untuk mendapat hak yang sama dalam pendidikan maupun hak – hak yang lain sebagai warga Negara.

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan multicultural merupakan suatu

 

 

 

 

 

 

ANOTASI 3

Kutipan

Multicultural  education  is directed  to create awareness, tolerance, understanding, and knowledge into account  cultural  differences, and also the differences  and similarities  between  cultures  and its relation to world view, concepts, values​​, beliefs, and attitudes

 

Sumber

Lawrence J. Saha, 1997: 348.

 

Komentar

Pendidikan multikultural diarahkan untuk mewujudkan kesadaran, toleransi, pemahaman, dan pengetahuan yang mempertimbangkan perbedaan kultural, dan juga perbedaan dan persamaan antar budaya dan kaitannya dengan pandangan dunia, konsep, nilai, keyakinan, dan sikap

Dari kutipan di atas dapat di jelaskan bahwa tujuan pendidikan multicultural adalah untuk mengharghai perbedaan dan persamaan yang di miliki oleh seseorang. Perbedaan ras  ,suku, budaya , agama , bahasa merupakan sesuatu yang harus di hargai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOTASI 4

Kutipan

Multicultural education can be seen from 3 (three) aspects: concept, movement, and processes. From the aspect of the concept, multicultural education is understood as the ideas that sees all students regardless of their gender and social class, their ethnicity, their race, and / or other cultural characteristics have the same opportunity to learn in the classroom. From the aspect of movement, multicultural education is defined as an attempt to change schools and educational institutions so that students from all social classes, gender, racial and cultural groups have equal opportunities to learn.

 

Sumber

James A. Bank, 1989: 2-3

Komentar

Pendidikan multikultural dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek: konsep, gerakan, dan proses. Dari aspek konsepnya, pendidikan multikultural dipahami sebagai ide yang memandang semua siswa tanpa memperhatikan gender dan kelas sosial mereka, etnik mereka, ras mereka, dan atau karakteristik-karakteristik kultural lainnya memiliki kesempatan yang sama untuk belajar di kelas. Dari aspek gerakannya, pendidikan multikultural didefinisikan sebagai usaha untuk mengubah sekolah-sekolah dan institusi-institusi pendidikan sehingga siswa dari semua kelas sosial, gender, ras, dan kelompok-kelompok kultural memiliki kesempatan yang sama untuk belajar.

Dari kutipan di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa setiap siswa memiliki hak yang sama untuk belajar di sekolah, baik itu dari suku , etnis , budaya yang berbeda. Setiap sekolah tidak boleh membedakan siswa bedasarkan suku atau bydata tertentu.

 

 

 

ANOTASI 5

Kutipan

The reason the background of multicultural education is the existence of the community with individuals with diverse language background and nationality (nationality), race (race or etnicity), religion (religion), gender, and social class (social class). The diversity of backgrounds of individuals in the community have implications for the diversity of backgrounds of students in an educational institution.

 

Sumber

Bank, 1989: 14

 

Komentar

Alasan yang melatar belakangi adanya pendidikan multikultural adalah keberadaan masyarakat dengan individu-individu yang beragam latar belakang bahasa dan kebangsaan (nationality), suku (race or etnicity), agama (religion), gender, dan kelas sosial (social class). Keragaman latar belakang individu dalam masyarakat tersebut berimplikasi pada keragaman latar belakang peserta didik dalam suatu lembaga pendidikan

Di sini di jelaskan bahwa perbedaan suku , budaya , gender ,status social , menyebabkan keragaman dalam kehidupan. Namun , pada dasarnya setiap orang memiliki hak yang sama , terutama dalam pendidikan. Tidak memandang dari latar belakang yang mana , setiap orang mempunyai hak untuk belajar.                                    

 

 

 

 

 

 

 

ANOTASI 6

Kutipan

With multicultural education, it is expected the nation’s resilience and mental resilience to face conflict of social conflict, so that national unity is not easily broken and cracked.

 

Sumber

http://asefamani.wordpress.com/2008/09/16/pendidikan-multikultural/

 

Komentar

Dengan pendidikan multikultural, diharapkan adanya kekenyalan dan kelenturan mental bangsa menghadapi benturan konflik sosial, sehingga persatuan bangsa tidak mudah patah dan retak.

Di sini terlihat jelas salah satu pentingnya pendidikan multikultural bagi bangsa Indonesia, yaitu untuk menjaga keutuhan bangsa, persatuan dan kesatuan tetap terjaga, dan yang pasti integritas bangsa semakin kuat.

Dengan adanya pendidikan multicultural setiap orang diharapkan dapat menghargai perbedaan,.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOTASI 7

Kutipan

The purpose of Multicultural Education is the transformation of cooperative learning where in the process of learning each individual has equal opportunity. Meanwhile, the transformation itself includes cooperative learning education teaching and learning, the conceptualization and organization learning. Implies cooperative learning as a learning strategy that uses small groups, where learners work together, learn from each other, discuss and share knowledge, communicate with each other, help each other to understand the learning material, so that the cooperative learning of each member of the group responsible for the success each member of the group.

 

Sumber

http://teoribelajar.blogspot.com/

Muhammad Yaumi, Tri Suhartati, dan Darlan Sidik

 

Komentar

Tujuan Pendidikan Multikultural adalah transformasi pembelajaran kooperatif di mana di dalam proses pembelajaran setiap individu mempunyai kesempatan yang sama. Sedangkan, transformasi pembelajaran kooperatif itu sendiri mencakup pendidikan belajar mengajar, konseptualisasi dan organisasi belajar. Belajar kooperatif mengandung pengertian sebagai suatu strategi pembelajaran yang menggunakan kelompok kecil, di mana pembelajar bekerja bersama, belajar satu sama lain, berdiskusi dan saling membagi pengetahuan, saling berkomunikasi, saling membantu untuk memahami materi pembelajaran, sehingga dalam pembelajaran kooperatif setiap anggota kelompok bertanggungjawab terhadap keberhasilan setiap anggota kelompoknya.

Dari kutipan diatas dapat dijelaskan bahwa tujuan pendidikan multikultural yakni mencakup transformasi pembelajaran kooperatif dan belajar kooperatif.

 

ANOTASI 8

Kutipan

Multiculturalism can be defined as, “A philosophical position and movement that deems that the gender, ethnic, racial, and cultural diversity of a pluralistic society should be reflected in all of the institutionalized structures of educational institutions, including the staff, the norms, and values, the curriculum, and the student body” (Banks & Banks, 1997: 435). 

 

Sumber

Banks, J. A., & McGee Banks, C. A. (Eds.). (1997). 

Multicultural education: Issues and Perspectives (3rd ed). 

Boston: Allyn and Bacon.

 

Komentar

Multikulturalisme dapat digambarkan sebagai, “Suatu posisi dan gerakan yang filosofis yang menganggap bahwa gender, kesukuan, rasial, dan keanekaragaman budaya dari suatu masyarakat plural harus dicerminkan di dalam semua lembaga pendidikan, termasuk staf, norma-norma, nilai-nilai, kurikulum, dan siswa”. 

Dapat dikatakan bahwa multicultural adalah penyatuan dari perbedaan kultur atau budaya. Dalam multicultural, perbedaan itu dianggp tidak ada dengan dicerminkan di dalam kehidupan sehari-hari dan pembelajaran di lembaga pendidikan dari siswa, staf, norma-norma, dan nilai-nilai sampai pada kurikulumnya.

 

 

 

 

 

 

ANOTASI 9

Kutipan

Banks and Banks (1995) define multicultural education:

“Multicultural education is a field of study and an emerging discipline whose major aim is to create equal educational opportunities for students from diverse racial, ethnic, social-class, and cultural groups. One of its important goals is to help all students to acquire the knowledge, attitudes, and skills needed to function effectively in a pluralistic democratic society and to interact, negotiate, and communicate with peoples from diverse groups in order to create a civic and moral community that works for the common good.” (p. xi)

“Multicultural education not only draws content, concepts, paradigms, and theories from specialized interdisciplinary fields such as ethnic studies and women studies (and from history and the social and behavioral sciences), it also interrogates, challenges, and reinterprets content, concepts, and paradigms from the established disciplines. Multicultural education applies content from these fields and disciplines to pedagogy and curriculum development in educational settings. Consequently, we may define multicultural education as a field of study designed to increase educational equity for all students that incorporates, for this purpose, content, concepts, principles, theories, and paradigms from history, the social and behavioral sciences, and particularly from ethnic studies and women studies.” (p. xii)

Sumber

http://www.ncrel.org/sdrs/areas/issues/educatrs/presrvce/pe3lk1.htm

 

Komentar

“pendidikan multikultural merupakan bidang studi dan disiplin yang muncul yang tujuan utamanya untuk menciptakan kesempatan pendidikan yang sama bagi siswa dari berbagai ras, etnis, kelas sosial, dan kelompok budaya Salah satu tujuan penting adalah. untuk membantu semua siswa untuk memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk berfungsi secara efektif dalam suatu masyarakat demokratis pluralistik dan untuk berinteraksi, bernegosiasi, dan berkomunikasi dengan masyarakat dari kelompok beragam dalam rangka menciptakan masyarakat sipil dan moral yang bekerja untuk kebaikan bersama. “(p. xi)

“Pendidikan Multikultural tidak hanya menarik isi, konsep, paradigma, dan teori dari bidang interdisipliner khusus seperti studi etnik dan studi perempuan (dan dari sejarah dan ilmu-ilmu sosial dan perilaku), juga menanyakan, tantangan, dan menafsirkan isi, konsep, dan paradigma dari disiplin didirikan pendidikan multikultural berlaku. konten dari bidang-bidang dan disiplin ilmu untuk pengembangan pedagogi dan kurikulum dalam pengaturan pendidikan. Akibatnya,. kita dapat mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai bidang studi yang dirancang untuk meningkatkan ekuitas pendidikan untuk semua siswa yang menggabungkan, untuk tujuan ini , Isi, konsep, prinsip, teori, dan paradigma dari sejarah, ilmu-ilmu sosial dan perilaku, dan terutama dari studi etnis dan studi perempuan. “(xii p.)

Pendidikan multicultural bertujuan untuk pemerataan hak dari setiap ras, suku, agama, dan perbedaaan-perbedaan yang lain. Walaupun berbeda, semua siswa mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Sehingga dapat tercipta persatuan dan tidak dihiraukannya perbedaan yang ada dan tercipta masyarakat yang demokratis pluralistic yang dapat berinteraksi dan berkomunikasi diantara perbedaan yang ada untuk kebaikan bersama.

 

 

 

 

 

 

ANOTASI 10

Kutipan

Moses Asy’arie, that multicultural education is the process of planting a way of life respect, sincere, and tolerant of diversity of cultures living in the middle of the plural society.

 

Sumber

http://asefamani.wordpress.com/2008/09/16/pendidikan-multikultural/

Posted: September 16, 2008 by asefamani in Artikelku

 

Komentar

Musa Asy’arie, bahwa  pendidikan multikultural adalah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural.

Di sini jelas terlihat bahwasanya pendidikan multikultural menitikberatkan pada sikap hidup yang menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Tidak ada kemudian semacam tekanan, dominasi, diskriminasi, saling mencemooh, dan lain-lain, yang ada kemudian adalah hidup berdampingan secara harmonis, saling toleransi, menghormati, pengertian, dan sebagainya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOTASI 11

Kutipan

Multicultural  education  acknowledges  the ethnic and cultural diversity of a nation, as it says R. Stavenhagen:

Religious, linguistic, and national minoritas, as well as indigenous and tribal peoples were often subordinated, sometimes forcefully and against their will, to the interest of the state and the dominant society. While many people… had to discard their own cultures, languages, religions and traditions, and adapt to the alien norms and customs that were consolidated and reproduced through national institutions, including the educational and legal system.

 

Sumber

http://re-searchengines.com/muhaemin6-04.html

Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural

Muhaemin El-Ma’hady. S. pd.I

 

Komentar

Pendidikan multikultural mengakui adanya keragaman etnik dan budaya masyarakat suatu bangsa, sebagaimana dikatakan R. Stavenhagen:

hak agama, linguistik, dan nasional, serta masyarakat adat dan masyarakat adat sering subordinasi, kadang-kadang kuat dan melawan akan mereka, untuk kepentingan negara dan masyarakat yang dominan. Sementara banyak orang … harus membuang budaya mereka sendiri, bahasa, agama dan tradisi, dan beradaptasi dengan norma-norma asing dan adat istiadat yang digabung dan direproduksi melalui lembaga-lembaga nasional, termasuk sistem pendidikan dan hukum.

Dari kutipan diatas dapat terlihat bahwa pendidikan multikultural dapat menyatukan seluruh perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat demi kepentingan negara.

 

 

 

ANOTASI 12

Kutipan

Multicultural education (multicultural education) is responsive to the diversity of school population  growth, as demand equal rights  for each group. In another dimension, a multicultural education curriculum development and educational activities to enter the various views, history, accomplishments  and attention to non-European people (Hilliard, 1991-1992). While broadly multicultural education that includes all students regardless of their group-group such as gender, ethnic, racial, cultural, social and religious strata.

 

Sumber

http://re-searchengines.com/muhaemin6-04.html

Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural

Muhaemin El-Ma’hady. S. pd.I

 

Komentar

Pendidikan multikultural (multicultural education) merupakan respon terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah, sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok. Dalam dimensi lain, pendidikan multikultural merupakan pengembangan kurikulum dan aktivitas pendidikan untuk memasuki berbagai pandangan, sejarah, prestasi dan perhatian terhadap orang-orang non Eropa (Hilliard, 1991-1992). Sedangkan secara luas pendidikan multikultural itu mencakup seluruh siswa tanpa membedakan kelompok-kelompoknya seperti gender, etnic, ras, budaya, strata sosial dan agama.

Jadi, pendidikan multicultural merupakan pendidikan yang sangat penting untuk dikenalkan kepada siswa sejak dini agar kelak saat dewasa tidak ada lagi masalah mengenai konflik-konflik gender, etnic, ras, budaya, srata social dan agama.

 

 

 

ANOTASI 13

Kutipan

Next James Banks (1994) explains that multicultural education has five interrelated dimensions:

  1. Content integration ; integrate different cultures and groups to illustrate the fundamental concepts, generalizations and theories in the subjects / disciplines.
  2. The Knowledge Construction Process ; Bringing students to understand the cultural implications into a subject (discipline)
  3. An Equity-Paedagogy ; Adjusting teaching methods with student learning in order to facilitate the academic achievement of students who vary in terms of racial, cultural or social.
  4. Prejudice Reduction ; Identify the racial characteristics of students and determine their teaching methods
  5. Train groups to participate in sporting activities, interact with all staff and students of different ethnicity and race in an effort to create an academic culture.

Sumber

http://re-searchengines.com/muhaemin6-04.html

Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural

Muhaemin El-Ma’hady. S. pd.I

 

Komentar

Selanjutnya James Banks (1994) menjelaskan bahwa pendidikan multikultural memiliki lima dimensi yang saling berkaitan:

  1. Content integration ; mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi dan teori dalam mata pelajaran/disiplin ilmu.
  2. The Knowledge Construction Process ; Membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran (disiplin)
  3. An Equity Paedagogy ; Menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam baik dari segi ras, budaya ataupun sosial.
  4. Prejudice Reduction ; Mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran mereka
  5. Melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, berinteraksi dengan seluruh staff dan siswa yang berbeda etnis dan ras dalam upaya menciptakan budaya akademik.

Jadi, pendidikan miltikultural selain mengajarkan budaya-budaya dalam Negara juga ikut mengajarkan dan  mendorong siswa agar aktif dalam kegiatan olahraga. Dengan tujuan agar para siswa berinteraksi dengan etnis dan ras yang berbeda sehingga tercipta budaya akademik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOTASI 14

Kutipan

According Tilaar, multicultural education begins with the development of ideas and consciousness of “interculturalism” after World War II. The emergence of  the idea  and consciousness of  “interculturalism” is in addition associated with international  political  developments  related to  human rights, freedom from colonialism, and racial discrimination  and others, also because of the increasing  plurality  in Western countries as a result of increased  migration  of newly independent  countries  to America and Europe.

Sumber

http://re-searchengines.com/muhaemin6-04.html

Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural

Muhaemin El-Ma’hady. S. pd.I

 

Komentar

Menurut Tilaar, pendidikan multikultural berawal dari berkembangnya gagasan dan kesadaran tentang “interkulturalisme” seusai perang dunia II. Kemunculan gagasan dan kesadaran “interkulturalisme” ini selain terkait dengan perkembangan politik internasional menyangkut HAM, kemerdekaan dari kolonialisme, dan diskriminasi rasial dan lain-lain, juga karena meningkatnya pluralitas di negara-negara Barat sendiri sebagai akibat dari peningkatan migrasi dari negara-negara baru merdeka ke Amerika dan Eropa.

Jadi, menurut Tilaar diatas pendidikan multicultural muncul karena adanya pluralitas dan bahkan semakin hari semakin meningkat di Negara-negara Barat.

 

 

 

 

 

ANOTASI 15

Kutipan

The term “multicultural education” can be used both descriptive and normative levels, which describes the issues and educational issues related to multicultural society. Furthermore it also includes the notion of the consideration of policies and strategies of education in a multicultural society. In this descriptive context, the multicultural education curriculum must necessarily include subjects such as: tolerance; the themes of ethno-cultural differences and religion: the dangers of discrimination: conflict resolution and mediation: human rights; democratic and pluralism; universal humanity and other subjects Relevant

Sumber

http://re-searchengines.com/muhaemin6-04.html

Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural

Muhaemin El-Ma’hady. S. pd.I

Komentar

Istilah “pendidikan multikultural” dapat digunakan baik pada tingkat deskriftif dan normatif, yang menggambarkan isu-isu dan masalah-masalah pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat multikultural. Lebih jauh ia juga mencakup pengertian tentang pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi pendidikan dalam masyarakat multikultural. Dalam konteks deskriftif ini, maka kurikulum pendidikan multikultural mestilah mencakup subjek-subjek seperti: toleransi; tema-tema tentang perbedaan ethno-kultural dan agama: bahaya diskriminasi: penyelesaian konflik dan mediasi: HAM; demokratis dan pluralitas; kemanusiaan universal dan subjek-subjek lain yang relevan

Jadi, pendidikan multicultural yang berkaitan erat dengan masyarakat multicultural ini harus memenuhi subjek-subjek kurikulum pendidikan multicultural.

 

 

 

ANOTASI 16

Kutipan

Multicultural education as a concept emerged because there are political interests, social, economic, and intellectual push. Discourse of multicultural education at first appeared in America because they have historical roots with the human rights movement (HAM) from various groups who are oppressed in the country. Many of multicultural education refers to the social movements of African Americans and other groups of color who experience discrimination practices in public institutions in the struggle for human rights in the 1960s. Among the institutions that are specifically highlighted as hostile to the idea of racial equality at the time was the institution. In the late 1960s and early 1970s, the voices that require educational institutions to ensure consistency in accepting and appreciating differences intensified echoed by activists, leaders, and parents. They insist on equality of opportunity in employment and education. Momentum is what is considered as the beginning of the conceptualization of multicultural education.

Sumber

http://blog.unila.ac.id/effendisanusi/?p=412

efendi sanusi

dosen fkip univ lampung

Pendidikan Multikultural dan Implikasinya

Posted on September 6th, 2009 A. Effendi Sanusi

Banks, J. 1993. Multicultural Education: Historical Development, Dimension, and Practice. Review of Research in Education.

Cunningham, William G. dan Paula A. Cordeiro. 2003. Educational Leadership A Problem-Based Approach: Second Edition. United States of America: Tara Whorf.

Komentar

Pendidikan multikultural sebagai sebuah konsep muncul karena ada interes politik, sosial, ekonomi, dan intelektual yang mendorong. Wacana pendidikan multikultural pada awalnya muncul di Amerika karena punya akar sejarah dengan gerakan hak asasi manusia (HAM) dari berbagai kelompok yang tertindas di negeri tersebut. Banyak pendidikan multikultural yang merujuk pada gerakan sosial orang Amerika keturunan Afrika dan kelompok kulit berwarna lain yang mengalami praktik diskriminasi di lembaga-lembaga publik pada masa perjuangan hak asasi pada tahun 1960-an. Di antara lembaga yang secara khusus disorot karena bermusuhan dengan ide persamaan ras pada saat itu adalah lembaga pendidikan. Pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, suara-suara yang menuntut lembaga-lembaga pendidikan agar konsisten dalam menerima dan menghargai perbedaan semakin gencar dikumandangkan oleh para aktivis, para tokoh, dan orang tua. Mereka menuntut adanya persamaan kesempatan di bidang pekerjaan dan pendidikan. Momentum inilah yang dianggap sebagai awal mula dari konseptualisasi pendidikan multikultural.

Jadi, dapat dijelaskan bahwa pendidikan multicultural berawal dari gerakan orang Amerika yang keturunan Afrika dan kelompok kulit berwarna yang menuntut persamaan kesempatan dalam bekerja dan hak untuk mendapatkan pendidikan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOTASI 17

Kutipan

In the 1980s considered the emergence of institutions that are based on multicultural education school which was founded by researchers and activists of progressive education. James Banks was one of the pioneers of multicultural education. He who membumikan concept of multicultural education into the idea of equality of education. In the mid-and late-1980s, emerged group of scholars including Carl Grant, Christine Sleeter, Geneva Gay, and Sonia Nieto provide a broader insight about multicultural education, deepen the framework membumikan idea of equality of education and correlates with transformation and social change.

Sumber

http://blog.unila.ac.id/effendisanusi/?p=412

efendi sanusi

dosen fkip univ lampung

Pendidikan Multikultural dan Implikasinya

Posted on September 6th, 2009 A. Effendi Sanusi

 

Banks, J. 1993. Multicultural Education: Historical Development, Dimension, and Practice. Review of Research in Education.

Cunningham, William G. dan Paula A. Cordeiro. 2003. Educational Leadership A Problem-Based Approach: Second Edition. United States of America: Tara Whorf.

Komentar

Tahun 1980-an dianggap sebagai kemunculan lembaga sekolah yang berlandaskan pendidikan multikultural yang didirikan oleh para peneliti dan aktivis pendidikan progresif. James Bank adalah salah seorang pioner dari pendidikan multikultural. Dia yang membumikan konsep pendidikan multikultural menjadi ide persamaan pendidikan. Pada pertengahan dan akhir 1980-an, muncul kelompok sarjana di antaranya Carl Grant, Christine Sleeter, Geneva Gay dan Sonia Nieto yang memberikan wawasan lebih luas soal pendidikan multikultural, memperdalam kerangka kerja yang membumikan ide persamaan pendidikan dan menghubungkannya dengan transformasi dan perubahan sosial.

Dari kutipan diatas dapat dijelaskan bahwa yang mengenalkan pendidikan multicultural menjadi ide persamaan pendidikan adalah Jemes Bank. Dan dilanjutkan oleh sarjana-sarjana lain dengan lebih memperdalamnya lagi.

 

ANOTASI 18

Kutipan

Multicultural education can have an impact upon every aspect of a school’s operation: staffing, curriculum, tracking, testing, pedagogy, disciplinary policies, student involvement, and parent and community involvement (Nieto, 1992). Clearly, multicultural education, as practiced in the United States, takes many varied forms.

 

Sumber

Nieto, S. (1992). Affirming diversity: The sociopolitical context of multicultural education. New York: Longman. (ED 361 440)

Varieties of Multicultural Education: An Introduction. ERIC Digest 98.

ERIC Clearinghouse on Urban Education New York NY.

http://www.ericdigests.org/1995-1/multicultural.htm

Komentar

Pendidikan multikultural dapat berdampak pada setiap aspek operasi sebuah sekolah: kepegawaian, kurikulum, pelacakan, pengujian, pedagogi, kebijakan disiplin, keterlibatan siswa, dan orang tua dan keterlibatan masyarakat (Nieto, 1992). Jelas, pendidikan multikultural, seperti yang dipraktekkan di Amerika Serikat, mengambil bentuk bervariasi banyak.

Jadi Pendidikan Multikultural adalah ilmu yang dapat mempengaruhi dan berdampak pada banyak aspek yang ada di sebuah sekolah dan mempunyai banyak variasi. Aspek yang dapat terpengaruh oleh pendidikan Multikultural yaitu dari segi pendidikan, kurikulum, sampai pada kepegawaian dan orang tua dan keterlibatan masyarakat.

 

 

 

ANOTASI 19

Kutipan

Sleeter and Grant (1993) also extend this type of multicultural education to include a much broader spectrum of programs with socially-oriented and social activist goals. The programs they refer to, which are much less common–and which can be much more controversial–emphasize pluralism and cultural equity in the American society as a whole, not simply within the schools. In order to reach their goals, such programs can employ a number of approaches. Many emphasize the application of critical thinking skills to a critique of racism, sexism, and other repressive aspects of American society; some emphasize multilingualism; others attempt to examine issues from a large number of viewpoints different from that of the predominant culture; still others can utilize cooperative learning approaches and decision-making skills in order to prepare students to become socially-active citizens.

Sumber

Sleeter, C. E., & Grant, C. A. (1993). Making choices for multicultural education: Five approaches to race, class and gender (2nd ed.). New York: Merrill.

Varieties of Multicultural Education: An Introduction. ERIC Digest 98.

ERIC Clearinghouse on Urban Education New York NY.

http://www.ericdigests.org/1995-1/multicultural.htm

Komentar

Sleeter dan Grant (1993) juga memperluas jenis pendidikan multikultural dapat mencakup spektrum yang lebih luas dari program dengan tujuan aktivis sosial yang berorientasi dan sosial. Program yang mereka lihat, yang jauh kurang umum – dan yang bisa jauh lebih kontroversial – menekankan pluralisme dan ekuitas budaya dalam masyarakat Amerika secara keseluruhan, tidak hanya di sekolah. Dalam rangka mencapai tujuan mereka, program tersebut dapat menggunakan sejumlah pendekatan. Banyak menekankan penerapan keterampilan berpikir kritis untuk sebuah kritik terhadap rasisme, seksisme, dan aspek represif lainnya dari masyarakat Amerika, beberapa menekankan multilingualisme, upaya lain untuk meneliti masalah dari sejumlah besar sudut pandang berbeda dari budaya dominan; masih orang lain dapat menggunakan pendekatan pembelajaran kooperatif dan keterampilan membuat keputusan dalam rangka untuk mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara sosial-aktif.

Dari kutipan diatas dapat dijelaskan bahwa pendidikan multicultural tidak hanya di sekolah, pendidikan multicultural dapat juga menggunakan pendekatan yang lebih menekankan pada keterampilan berfikir kritis.

 

ANOTASI 20

Kutipan

The Multicultural education paradigm points the education as cultural transformation domain which revealed discriminative practice in educational process. Multicultural education can be presented in various approaches, that is; content oriented programs, student oriented programs and socially oriented programs. 

 

Sumber

Hermi Yanzi,

http://blog.unila.ac.id/hermiyanzi/2010/07/22/content-based-multicultural approach-in-civic-education-learning/comment-page-1/

 

Komentar

Paradigma pendidikan multikultural  poin pendidikan sebagai domain transformasi  budaya  yang mengungkapkan  praktik  diskriminatif  dalam  proses  pendidikan. Pendidikan multikultural  dapat  disajikan  dalam  berbagai pendekatan,  yaitu; program berorientasi  konten, program berorientasi  siswa  dan program sosial berorientasi.

Jadi, pendidikan multicultural dapat disajikan dalam berbagai pendekatan yang pendekatan-pendekatan tersebut merupakan paradigma pendidikan multicultural.

 

 

 

ANOTASI 21

Kutipan

The term multiculturalism  by Parekh (1997:2001) as proposed by Saifuddin (2006:139) includes at least three elements, namely (1) associated with the culture, (2) refers to the plurality of  cultures, and (3) a certain way  to respond to such plurality.

 

Sumber

Parekh (1997:2001)

 

Komentar

Istilah multikulturalisme menurut Parekh (1997:2001) sebagaimana dikemukakan oleh Saifuddin (2006:139) mencakup sedikitnya tiga unsur, yaitu (1) terkait dengan kebudayaan, (2) merujuk kepada pluralitas kebudayaan, dan (3) cara tertentu untuk merespon pluralitas tersebut.

Dengan demikian, maka multikulturalisme adalah cara pandang kebudayaan yang diwujudkan secara konkret dalam kehidupa yang nyata.

 

 

ANOTASI 22

Kutipan

Another thing that lies behind the existence of  multicultural education is the existence of three social theories that could explain the relationship between individuals  in a society  with diverse religious background,  ethnicity, language, and culture. According to  Ricardo  L. Garcia (1982: 37-42) third social theory  are: (1) Melting Pot I: Anglo Conformity, (2) Melting Pot II: Ethnic Synthesis, and (3) Cultural Pluralism: Mosaic Analogy. All three theories are popularly known as  the theory of society  majmuk  (communal theory).

 

Sumber

Menurut Ricardo L. Garcia (1982: 37-42)

 

Komentar

Hal lain yang melatarbelakangi adanya pendidikan multikultural adalah adanya tiga teori sosial yang dapat menjelaskan hubungan antar individu dalam masyarakat dengan beragam latar belakang agama, etnik, bahasa, dan budaya. Menurut Ricardo L. Garcia (1982: 37-42) ketiga teori sosial tersebut adalah: (1) Melting Pot I: Anglo Conformity, (2) Melting Pot II: Ethnic Synthesis, dan (3) Cultural Pluralism: Mosaic Analogy. Ketiga teori tersebut populer dengan sebutan teori masyarakat majmuk (communal theory).

 

 

ANOTASI 23

Kutipan

Multicultural education is very important place to minimize and prevent conflict in some areas. Through-based multicultural  education, attitude and mindset (thinking), students will be more open to understand and appreciate diversity.

 

 

Sumber

http://www.atmajaya.ac.id/content.asp?f=0&id=3197

Komentar

Pendidikan multikultural sangat penting diterapkan guna meminimalisasi dan mencegah terjadinya konflik di beberapa daerah. Melalui pendidikan berbasis multikultural, sikap dan mindset (pemikiran) siswa akan lebih terbuka untuk memahami dan menghargai keberagaman.

Dari kutipan diats dapat dijelaskan bahwa pendidikan multikultural selain sangat bermanfaat bagi siswa juga sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DAN HAK ASUH JIKA ORANG TUA BERCERAI

STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DAN HAK ASUH JIKA ORANG TUA BERCERAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun oleh :

Pipit Elya S

K6410048

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2011

 

BAB I

                                                              PENDAHULUAN

  1. A.    Latar Belakang Masalah

Meskipun orang-orang Tionghoa seringkali digambarkan sebagai entitas tunggal yang bersifat statis, namun pengamatan-pengamatan yang dilakukan terhadap tingkah laku mereka justru menghasilkan kesimpulan yang sebaliknya. Serangkaian penelitian terhadap orang-orang Tionghoa yang menyebar di berbagai negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, memperlihatkan bahwa mereka temyata bukan hanya beragam namun juga memiliki potensi untuk beradaptasi, berubah dan mengusahakan suatu perubahan.

Status statelessatau tidak memiliki kewarganegaraan yang dilabelkan pada warga Tionghoa di Indonesia merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah dan stereotypingyang dilakukan oleh warga pribumi. Secara kronologis, kondisi warga Tionghoa ini merupakan imbas dari kebijakan masa lalu yang mengadopsi warisan kolonialisme yang memang cenderung memojokkan Tionghoa. Sebagaimana yang diketahui, rusaknya harmoni antara Tionghoa dan non-Tionghoa di Indonesia dimulai dari kebijakan Belanda yang menerapkan passenstelsel, yaitu surat jalan khusus bagi tionghoa jika hendak bepergian ke luar distrik mereka tinggal.

 

  1. B.     Rumusan Masalah
    1. Bagaimana status keturunan tionghoa yang tinggal di Indonesia?
    2. Apa yang menyebabkan sulit diselesaikan masalah kewarganegaraan di Indonesia?

 

  1. C.    Tujuan penulisan masalah
    1. Untuk mengetahui status keturunan tionghoa yang tinggal di Indonesia.
    2. Untuk mengrtahui penyebab sulitnya menyelesaikan masalah kewarganegaraan di Iandonesia.

 

 

 

BAB II

PERMASALAHAN

Permasalahan dalam Pewarganegaraan :

  1. Apatride adalah Seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan Contoh : Seorang keturunan bangsa A (Ius Soli) lahir di negara B (Ius Sanguinis) Maka orang tsb bukan warga negara A maupun warga negara B.
  2. Bipatride adalah Seseorang yang memiliki kewarganegaraan rangkap Contoh : Seorang keturunan bangsa C (Ius Sanguinis) lahir di negara D (Ius Soli). Sehingga karena ia keturunan negara C, maka dianggap warga negara C, tetapi negara D juga menganggapnya sebagai warga negara,karena ia lahir di negara D.
  3. Multipatride : Seseorang yang memiliki 2 atau lebih kewarganegaraan Contoh : Seorang yang BIPATRIDE juga menerima pemberian status kewarganegaraan lain ketika dia telah dewasa, dimana saat menerima kewarganegaraan yang baru ia tidak melepaskan status bipatride-nya  

Contoh kasusnya yakni :

Liong Solan, 58 tahun yang bertempat tinggal di bilangan Jakarta Pusat duduk terpekur. Di hadapannya terserak fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan KTP WNI. “Ini sudah ditarik,” tuturnya. “Ka­tanya tidak sah.” Raut kebingungan tersirat jelas di wajah­­nya. Sebagai ibu rumah tangga tanpa mengecap bang­ku sekolah, Solan tak paham tentang kewarganegaraan, undang-undang, dan serangkaian peraturan yang me­nyertai­nya. Ia hanya tahu bahwa ia lahir dan menetap di Indonesia. Ia bingung mengapa sulit dan mahal mengurus dokumen sebagai WNI.

Terlahir di Jakarta dari ayah seorang warga negara Tiongkok dan ibu “Cina Benteng”, seumur hidup Solan tak pernah punya KTP WNI. Sebuah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemda Chusus Ibukota Jakarta mencantumkan kewargane­garaannya sebagai “tanpa kewarganegaraan”.

            Kartu yang habis masa berlakunya pada 1971 itu menjadi andalannya untuk semua urusan ad­mi­nistrasi. Akta lahir dan dokumen lain tidak ia miliki. Ketika ayahnya memutuskan pulang ke Tiongkok sebagai dampak PP No.10/1959, seke­luarga­ berrencana dibawa serta. Ibunda Solan, Gouw­ Em Nio, pun memilih kewarganegaraan Tiongkok. Apa daya, mereka tak kebagian kapal. Itulah ­terakhir kalinya Solan melihat sang ayah yang kapalnya karam dalam pela­yaran ke Tiongkok. Kewarganegaraan Gouw Em Nio dan anak-anaknya pun terkatung-katung karena tidak pernah lagi diurus. “Saya pernah coba ikut bikin SBKRI tahun 1980 dan 1996, tapi gagal,” terangnya. “Nggak ada duit-nya.”

Dalam kebingungannya, pada 2003 Solan meng­adu ke Komisi Ombudsman Nasional. Ber­be­kal surat pengantar RT dan KK Kelurahan Mangga Dua Selatan yang ia miliki setelah menikah de­ngan suami yang juga tanpa dokumen kewarganega­raan. Ia mengeluhkan mengapa membuat KTP sulit dan harus membayar mahal. Selang sebulan, Komisi Ombudsman menindaklanjuti dan menemukan fakta bahwa ia tak tercatat dalam master data penduduk Kelurahan Mangga Dua Selatan.

Singkat cerita, datanglah oknum pegawai kelurahan mena­war­kan memproses KTP berikut KK dengan biaya satu juta ru­­piah. Solan menawar dua ratus ribu rupiah, jumlah yang ia sanggupi. Setelah tawar-menawar alot, akhirnya disepa­kati harga empat ratus ribu rupiah. Dalam keluguannya, Solan me­­min­ta kwitansi pembayaran yang tentu saja tidak diberi.

Setelah KTP dan KK-nya selesai pada Januari 2006, Solan mendengar Gubernur Sutiyoso mengatakan bahwa biaya pem­buatan KTP gratis.

Maka Solan pun menulis surat kepada Sutiyoso, mencerita­kan bagaimana proses pembuatan KTP dan KK-nya yang be­gi­tu mahal plus mempermasalahkan mengapa ia tidak di­be­ri kwitansi. Kasus ini akhirnya menjadi masalah besar. Gubernur Sutiyoso mengusut oknum pegawai kelurahan tersebut. Akhirnya oknum tersebut ditindak. Uang empat ratus ribu milik Solan dikembalikan. KTP berikut KK Solan ditarik kare­na dianggap tidak sah. Solan pun diminta menandata­ngani surat perjanjian bahwa ia takkan mempermasalahkan kasus ini lagi.

“Jadi sekarang saya harus bagaimana?” isaknya. “Mengapa tidak dikatakan saja dari awal kalau saya tidak bisa meng­urus KTP dan KK, beritahu saya bagaimana cara yang benar dong…”

 


 

BAB III

PEMBAHASAN

  1. Status keturunan tionghoa yang tinggal di Indonesia

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa status kewarganegaraan keturunan Tionghoa menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 lebih mengikuti perkembangan jaman dibandingkan menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, dari administrasi kewarganegaraannya tidak lagi ada diskriminasi dan tidak perlu lagi melakukan naturalisasi bagi warga keturunan Tionghoa agar diakui sebagai warga negara Indonesia dengan ketentuan asal mereka lahir di Indonesia dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mencoba menjawab kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, namun undang-undang ini pun memiliki kelemahan-kelemahan dan perlu dilakukan perubahan.

Berlakunya konsep dwi kewarganegaraan dari Tiongkok membuat golongan ini kembali terbagi. Sebagian siap menerima kewarganegaraan Indonesia, sebagian lagi enggan menjadi warga negara Indonesia. Yang menerima kewarganegaraan Indonesia pun terbagi. Sebagian bersikeras mempertahankan identitas Tionghoa yang terpisah di Indonesia. Mereka memandang warga negara Indonesia sebagai sebuah konsep politik, namun menganjurnya tetap terpeliharanya budaya Tionghoa. Baperki, contohnya tetap menganjurkan dipeliharanya lembaga-lembaga budaya dan sosial di Indonesia, namun juga menganjurkan agar etnis Tionghoa harus berpartisipasi secara politik.

 Kasus Liong Solan diatas adalah salah satu contoh rumitnya masalah kewarganegaraan di Indonesia. Indradi Kusuma dari Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) menyatakan masalah ini sudah bercampur antara ruwetnya sejarah, perilaku diskriminatif, tidak taat pada peraturan, dan unsur korupsi.

Memahami mengapa masyarakat keturunan Tionghoa  meng­­­a­lami kerumitan ini, memaksa kita menoleh kembali ke masa lalu, masa-masa awal kelahiran republik ini. Saat UU Kewarganegaraan pertama bernomor No.03/1946 diberlakukan, keturunan asing diberi waktu dua tahun un­tuk memilih kewarganegaraannya. Bila menolak kewarganegara­an RI, mereka harus melapor. Tanpa melapor mereka otomatis menjadi WNI. Dalam istilah hukum, ini disebut stelsel pasif. Kebi­jakan ini dipilih karena Indonesia masih menghadapi ancaman Belanda. Potensi etnis Tionghoa dianggap signifikan dalam melawan Belanda.

Masalah muncul ketika Belanda mengintervensi kedaulat­an Republik Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar pada 1949. Diputuskan bahwa masalah kewarganegaraan kembali mengacu pada hukum Belanda Nederlansche Onderdaanschap van niet Nederlanders (Stb. 1910-126) yang membagi penduduk dalam strata Kawula Belanda, Kawula Timur Asing, dan Kawu­la Pribumi.

Menurut perjanjian ini, Kawula Timur Asing harus menentukan kewarganegaraan dengan stelsel pasif. Sementara Ka­wu­la Belanda memilih kewarganegaraan dengan stelsel aktif. Artinya bila ingin menjadi WNI harus melapor.

Sebenarnya permasalahan kewarganegaraan lebih beraspek­ hukum. Berdasarkan Konvensi Den Haag tahun 1930, setiap negara mempunyai independensi untuk menentukan siapa yang menjadi warga negaranya. Mempertimbangkan kemesraan politik poros Jakarta-Beijing-Pyongyang saat itu, in­de­pendensi hukum kewarganegaraan harus dikalahkan oleh kepentingan politik luar negeri. Ditambah lagi tahun 1950 RI resmi mengakui Republik Rakyat Tiongkok dengan One China Policy-nya, termasuk di antaranya mengenai politik kewarga­negaraan RRT yang berasas­ ius sanguinis, yaitu mengakui se­mua­ keturunan warga Tiong­kok di belahan dunia mana pun sebagai warga negara­ Tiongkok.

Maka pada 1955 Perdana Menteri merangkap Men­teri Luar Negeri Tiongkok, Zhou En Lai dan Menteri Luar Negeri RI Sunario menyepakati perjanjian dwikewarganegaraan yang disahkan dalam UU No.02/1958. Perjanjian ini memberikan kesempatan dua tahun pada penduduk keturunan Tionghoa untuk memilih kewarganegaraannya, yaitu antara 20 Januari 1960 sampai 20 Januari 1962.

Penduduk keturunan Tionghoa pun terbagi dalam tiga sta­tus,­ yaitu Warga Negara Tiongkok Tunggal, WNI Tung­gal, dan Dwikewarganegaraan. Warga Negara Tiongkok­ Tunggal adalah mereka yang menolak kewarganegara­an RI berdasarkan UU No.03/1946. Ada juga etnis Tionghoa yang otomatis dianggap WNI Tunggal, yaitu yang mengikuti pemilu di tahun 1955, veteran, mantan Angkatan Perang RI, polisi, pegawai negeri, dan mereka yang bermatapenca­harian sama dengan mayoritas penduduk seperti petani dan nelayan. Sementara yang tidak masuk dua kelompok itu berstatus Dwikewarganegaraan.

Pemerintah Indonesia kemudian menerbitkan UU No.62/1958­ tentang kewarganegaraan RI dengan sistem stelsel aktif. Akibat ketidaktahuan tentang stesel aktif, banyak penduduk Tionghoa awam yang masa bodoh terhadap berbagai dokumen administratif tetap bersikap pasif. Mereka tidak datang ke pengadilan. Akibatnya mereka gagal mempertahankan status­ WNI yang diperoleh dari UU No.03/1946. Dengan sikap pasifnya, mereka juga juga tidak datang ke Kedutaan Besar RRT. Hal ini membuat mereka tidak memegang formulir kewarganegaraan Indonesia sekaligus juga tidak memegang paspor RRT. Jadilah mereka diperlakukan sebagai orang tanpa kewarganegaraan alias stateless.

Mereka yang aktif datang mencatatkan pernyataan di pe­ng­adilan memperoleh tanda terima, yaitu formulir bernama “Surat Tjatatan Pernjataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok untuk Tetap Menjadi Warganegara Republik Indonesia”. Dikenal sebagai Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI).

Konsekuensi diakuinya RRT dengan One China Policy-nya, juga membuat sekelompok penduduk keturunan Tionghoa yang sebelumnya memilih warga negara Taiwan menjadi stateless.

Kondisi bertambah rumit dengan terbitnya Peraturan Presi­den­ No.10/1959 di sela-sela pelaksanaan perjanjian dwike­warganegaraan RI-RRT itu. ­Peraturan tersebut melarang usa­ha perdagangan kecil dan eceran asing di luar ibu kota daerah swantantra tingkat I dan II serta karesiden­an serta mewajibkan pengalihan usaha mereka pada WNI pribumi. Dalam praktiknya, tidak jelas siapa yang dimaksud “asing” ini, sehingga berakibat “pengusiran” dan eksodus besar-be­sar­an WNI Tionghoa. Para penguasa militer di daerah se­enak­nya mengusir bukan saja orang Tionghoa asing tapi juga orang Tionghoa yang berdasarkan UU No.03/1946 telah menjadi Warga Negara Indonesia. Padahal berdasarkan UU No. 02/1958, sebelum dilaksanakan perjanjian dwikewarganegaraan, WNI Tionghoa tetap dianggap sebagai WNI.   

“Peraturan ini sangat rasialis,” papar Indradi. “Semua keturunan Tionghoa yang berdagang diusir. Anehnya keturunan asing lain yang beretnis Arab atau India tidak ikut diusir….”

Ratusan ribu keturunan Tionghoa berbondong-bondong meninggalkan Indonesia. Indradi melansir jumlah 140.000 orang. Kepada mereka diberikan surat Exit Permit Only (EPO). 40.000 di antaranya diangkut dengan kapal dari RRT, 100.000 lainnya terkatung-katung di Indonesia. Hidup bersembunyi dan penuh ketakutan. Mereka kemudian juga tidak melapor ke pengadilan. Demikianlah mereka men­jadi­ stateless.

Sepuluh tahun kemudian perjanjian dwikewarganegaraan dibatalkan sebagai puncak revolusi September 1965, di­gan­tikan dengan UU No.04/1969, namun tetap tidak ada kejelas­an status bagi penduduk stateless.

Charles Coppel mengutip data Jawatan Imigrasi bahwa pada 1966 terdapat 1.100.000 penduduk Tionghoa ber­status stateless dengan orientasi politik tidak jelas antara Indonesia, Tiongkok, atau Taiwan. Penduduk stateless itu kemudian beranak-cucu dan menyisakan masalah sampai sekarang.

 

  1. Penjelasan betapa rumitnya untuk mengurusi kewarganegaraan di Indonesia

Melihat awal mula munculnya SBKRI, tidak ada masalah dis­­kriminasi di sana. SBKRI adalah sebuah surat bukti bagi ke­­turunan asing yang menyatakan diri berkeinginan menjadi WNI. Djasmin, MH, seorang praktisi hukum, menyatakan bah­­wa SBKRI menjadi sumber diskriminasi karena penafsiran bias ketentuan Pasal IV Peraturan Penutup UU No.62/1958. Dinyatakan bahwa “Barang siapa perlu membuktikan bahwa ia Warga Negara Republik Indonesia dan tidak mem­punyai surat bukti yang menunjukkan bahwa ia mempunyai atau memperoleh atau turut mempunyai atau turut memperoleh kewarganegaraan itu, dapat minta kepada Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnya untuk menetapkan apakah ia Warga Negara Republik Indonesia atau tidak menurut hukum acara perdata biasa.”

Dalam kenyataannya SBKRI dijadikan syarat mutlak pel­ba­gai urusan administrasi kependudukan. Padahal untuk mem­­peroleh SBKRI diperlukan waktu lama dan biaya tidak murah, dalam be­be­rapa kasus bahkan dipersulit dan dijadikan lahan sumber rejeki aparat yang memanfaatkan ketidakta­huan penduduk.

Pada 1978 terbitlah Peraturan Menteri Kehakiman No. JB 3/4/12/1978 tentang SBKRI. Dinyatakan mereka yang per­lu membuktikan diri sebagai WNI bisa mengajukan surat permohonan kepada Menteri Kehakiman. Praktik di lapang­an membuktikan bahwa di beberapa daerah Peraturan Menteri ini masih dijadikan landasan mutlak kepemilikan SBKRI.

Di masa Orde Baru, SBKRI dikukuhkan lagi dengan Instruksi Presiden RI No.02/1980 dan Keputusan Presiden No.13/1980. Salah satu pertimbangannya adalah kepastian hukum bagi war­ga negara keturunan asing yang belum mempunyai bukti kewarganegaraan. Berangkat dari Inpres tersebut, SBKRI kem­bali menjadi keharusan untuk dimiliki etnis Tionghoa dalam ber­urusan dengan instansi terkait seperti Departemen Dalam Negeri, khususnya Catatan Sipil, untuk keperluan kelahiran, perkawinan, dan kematian; Departemen Pendidikan Nasional, untuk keperluan sekolah; Departemen Kehakiman dan HAM, khususnya jajaran imigrasi; pengurusan KTP, pengurusan sertifikat tanah di kantor pertanahan.

Pelbagai peraturan sebetulnya sudah mencabut SBKRI bagi etnis Tionghoa yang sudah menjadi WNI. Sebut saja Keppres No. 56/1996 serta Instruksi Mendagri No.25/1996 tentang Juk­lak Keppres No.56/1996. Demikian juga Instruksi Presiden No.04/1999 yang pada esensinya menjelaskan bahwa berbagai kepentingan yang memerlukan bukti kewarganegaraan cukup menggunakan KTP, Kartu Keluarga, atau Akta Kelahiran. Bahkan keppres tersebut menyatakan segala peratur­an perundang-undangan untuk kepentingan tertentu yang mempersyaratkan SBKRI tidak berlaku lagi. Dalam praktiknya peraturan ini tidak berjalan. Bahkan setelah UU No.12/2006 berlaku, masih kita dengar oknum aparat menuntut SBKRI bagi­ WNI etnis Tionghoa yang mengurus berbagai dokumen. Data terakhir terjadi pada Agustus 2007, Kantor Imigrasi Jambi masih meminta SBKRI sebagai salah satu syarat pembuatan paspor.

Molan Tarigan, Atase Imigrasi Konsulat Jendral RI di Gu­ang­zhou, menyatakan bahwa penyelesaian masalah kewargane­garaan penduduk keturunan asing di Indonesia melibatkan tiga unsur. 

Pertama, struktur sistem hukum, yaitu institusi yang ber­we­nang dalam menentukan status kewarganegaraan serta yurisdiksi atau wewenangnya. Kedua adalah substansi hukum, meliputi atur­an, norma, produk, dan keputusan hukum. Yang terakhir adalah budaya hukum yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, pemikiran, nilai, kebiasaan, cara berpikir serta bertindak, baik dari aparat maupun masyarakatnya.

Sebuah kenyataan bahwa di Indonesia ketiga unsur ini masih berjalan timpang.(Lisa Suroso/SUARA BARU)

 

 

 

 

BAB IV

PENUTUP

 

  1. A.    Kesimpulan

Indonesia sebagai negara yang pada dasarnya menganut prinsip ‘ius sanguinis’, mengatur kemungkinan warganya untuk mendapatkan status kewarganegaraan melalui prinsip kelahiran. Sebagai contoh banyak warga keturunan Tionghoa yang masih berkewarganegaraan Tionghoa ataupun yang memiliki dwi-kewarganegaraan antara Indonesia dan Tionghoa, tetapi bermukim di Indonesia dan memiliki keturunan di Indonesia. Terhadap anak-anak mereka ini sepanjang yang bersangkutan tidak berusaha untuk mendapatkan status kewarganegaraan dari negara asal orangtuanya, dapat saja diterima sebagai warganegara Indonesia karena kelahiran. Kalaupun hal ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip dasar yang dianut, sekurang-kurangnya terhadap mereka itu dapat dikenakan ketentuan mengenai kewarganegaraan melalui proses registrasi biasa, bukan melalui proses naturalisasi yang mempersamakan kedudukan mereka sebagai orang asing sama sekali.

Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang yang diakui oleh UU sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan Kartu Tanda Penduduk, berdasarkan Kabupaten atau (khusus DKI Jakarta) Provinsi, tempat ia terdaftar sebagai penduduk/warga. Kepada orang ini akan diberikan nomor identitas yang unik (Nomor Induk Kependudukan, NIK) apabila ia telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan. Paspor diberikan oleh negara kepada warga negaranya sebagai bukti identitas yang bersangkutan dalam tata hukum internasional. 

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan dalam lapangan kerja atau perbaikan taraf hidup ekonomi dan menikmati hasil-hasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan darma baktinya yang diberikankepada masyrakat, bangsa, dan negara

Dalam pasal 27 UUD 1945 secara jelas disebutkan bahwa negara menjamin

warga negaranya tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan

suku.

 

 

 

  1. B.     Saran

Berikut upaya-upaya menghargai persamaan kedudukan warga negara :

  1.  Setiap kebijakan pemerintah hendaknya bertumpu pada persamaan dan menghargai pluralitas.
  2. Pemerintah harus terbuka dan membuka ruang kepada masyarakat berperan serta dalam pembangunan nasional tanpa membeda-bedakan sara, gender, budaya.
  3. Produk hukum atau peraturan perundang-undangan harus menjamin persamaan warga Negara.
  4. Partisipasi masyarakat dalam politik harus memperhatikan kesetaraan sara dan gender.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

  1. http://geras2006.blogspot.com/
  2. http://simta.uns.ac.id/cariTA.php?act=daftTA&sub=new&fr=det&idku=58
  3. http://lisasuroso.wordpress.com/2007/09/12/benang-kusut-masalah-kewarganegaraan/
  4. Kompas.com Rabu, 8 April 2009

 

 

 

 

 

 

 

KISI-KISI SKALA SIKAP “PANTANG MENYERAH”

KISI-KISI SKALA SIKAP “PANTANG MENYERAH”

Disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Penilaian Pembelajaran PKn
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Sri Jutmini, M. Pd

 

 

Disusun Oleh :
Pipit Elya Sari (K641
0048)

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2012

 

 

KISI-KISI SKALA SIKAP PANTANG MENYERAH

 

No

Karakter/Nilai

Deskripsi

Indikator

Butir Positif

Butir Negatif

1.

Pantang menyerah

Sikap yang tidak mudah putus asa meskipun banyak hambatan maupun rintangan. Dan juga selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi di sekolah.

 

  • Menciptakan sikap selalu ingin maju dalam bidang akademik.
  • Memiliki semangat dan tahan uji dari setiap tantangan.
  • Memiliki kesabaran dan ketabahan dalam berusaha.
  • Selalu bekerja, berjuang dan berkorban.
  • Kegiatan usaha dilakukan dengan semangat, tidak putus asa, selalu ingin maju dan selalu mencari sesuatu yang baru.
  • Memiliki sikap kreatif dan inovatif.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

 

 

 

 

No.

Butir-butir Skala Sikap Pantang Menyerah

SS

S

R

TS

STS

1.

Saya akan tetap berusaha walaupun saya sering mendapatkan nilai yang jelek.

 

 

 

 

 

2.

Saya akan selalu optimis dengan usaha yang saya lakukan.

 

 

 

 

 

3.

Saya selalu yakin dengan jawaban saya sendiri ketika ulangan.

 

 

 

 

 

4.

Saya selalu belajar dengan giat meskipun sedang hari libur.

 

 

 

 

 

5.

Saya akan memaksimalkan waktu luang saya untuk belajar guna mengejar nilai-nilai saya yang jelek.

 

 

 

 

 

6.

Saya akan merasa lebih tertantang apabila mendapatkan soal yang sulit.

 

 

 

 

 

7.

Saya merasa tertantang dan sangat senang apabila guru memberi kepercayaan untuk mengikuti lomba.

 

 

 

 

 

8.

Saya akan tetap berusaha walaupun saya tidak mendapatkan title juara pada saat mengikuti lomba.

 

 

 

 

 

9.

Saya akan mengoreksi dan mengubah sikap saya meskipun saya dicap jelek oleh teman dan guru.

 

 

 

 

 

10.

Saya selalu memotivasi diri sendiri apabila mendapat nilai yang tidak diharapkan.

 

 

 

 

 

11.

Saya mengikuti bimbingan belajar agar prestasi saya bagus.

 

 

 

 

 

12.

Saya berusaha menjadi siswa yang aktif dalam kegiatan belajar mengajar dikelas.

 

 

 

 

 

13.

Saya menanamkan motivasi yang sangat besar untuk meraih nilai tertinggi.

 

 

 

 

 

14.

Saya langsung mengerjakan tugas dari guru agar tidak menumpuk.

 

 

 

 

 

15.

Saya selalu mencoba untuk tidak mencontoh karya teman karena saya ingin membuat sesuatu yang baru.

 

 

 

 

 

16.

Saya akan mengacuhkan mata pelajaran yang saya anggap sulit.

 

 

 

 

 

17.

Saya selalu pesimis ketika mengarjakan ujian mata pelajaran yang saya anggap sulit.

 

 

 

 

 

18.

Saya merasa sangat malas mengikuti pelajaran yang saya anggap sulit.

 

 

 

 

 

19.

Saya selalu kesal dan merasa sangat malas apabila ikut remedial.

 

 

 

 

 

20.

Saya tidak ingin mengikuit lomba lagi karena sebelumnya saya tidak menang.

 

 

 

 

 

21.

Saya tidak akan mengerjakan soal/PR mata pelajaran yang saya anggap sulit.

 

 

 

 

 

22.

Saya selalu mencontek karena saya tidak yakin dengan jawaban saya.

 

 

 

 

 

23.

Saya tidak suka mengikuti bimbingan belajar karena menyita waktu.

 

 

 

 

 

24.

Saya lebih memilih tidur jika ada waktu luang.

 

 

 

 

 

25.

Saya tidak suka menjadi siswa aktif dikelas.

 

 

 

 

 

26.

Saya tidak pernah melakukan pengulangan belajar ketika dirumah.

 

 

 

 

 

27.

Saya tidak suka mendengar nasehat dari orang lain.

 

 

 

 

 

28.

Saya tidak mempunyai sumber belajar lain selain buku paket sekolah.

 

 

 

 

 

29.

Saya hanya bisa pasrah dengan nilai saya yang selalu anjlok.

 

 

 

 

 

30.

Saya suka mencontek karya teman.